tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pembangunan jembatan multifungsi (skybridge) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat masih berjalan sesuai rencana. Jembatan itu ditargetkan bakal selesai dikerjakan pada 23 November 2018.
“Jadi per kemarin (12/11/2018), secara persentase sudah 95-96 persen. Tinggal finishing, terutama halte non-Trans Jakarta, tanaman rambat, dan tambahan pekerjaan kecil di kanan dan kiri lokasi konstruksi,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa sore (13/11/2018).
Pengerjaan skybridge Tanah Abang semula ditargetkan selesai pada 9 November 2018. Akan tetapi, pengerjaannya molor.
Faktor yang memengaruhi kelambanan pengerjaan jembatan itu pun beragam. Di antaranya seperti lahan kerja yang berdampingan dengan tempat orang berlalu lalang, hingga perubahan desain awal karena ketidaksesuaian dengan realitas di lapangan.
PD Pembangunan Sarana Jaya selaku penggarap proyek itu dikabarkan masih melakukan komunikasi intensif dengan PT KAI. Hal ini karena ada sejumlah permintaan dari PT KAI yang harus dipenuhi, seperti akses penghubung dari skybridge ke area Stasiun Tanah Abang dan pembangunan toilet.
Kendati demikian, Anies menganggap proses komunikasi yang terjalin saat ini sebagai sesuatu yang wajar. Ia pun menilai banyaknya urusan yang belum diselesaikan sebagai proses normal, dan sebaiknya memang komunikasinya tidak dilakukan di hadapan publik.
“Ada beberapa hal yang terkait dengan PT KAI, tapi kalau kita membangun sesuatu dan ada kebaruan, pasti ada hal-hal yang harus dituntaskan. Itu biasa saja, bukan masalah,” kata Anies.
Saat disinggung mengenai pembangunan skybridge yang menyerobot aset PT KAI, Anies mengatakan semestinya pembangunan skybridge itu lebih diprioritaskan karena untuk kepentingan masyarakat luas.
“Untuk kebutuhan administrasi kan memang dibagi-bagi tugasnya, tapi jangan dibikin kompartemen. Kita atur ini agar seluruh rakyat dapat menggunakannya,” kata Anies.
“Kita kan enggak tanya yang naik itu KTP mana. Kita ini melayani seluruh warga Indonesia. Karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMN konsumennya sama, yakni rakyat Indonesia.”
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
