tirto.id - Anggota KPU Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, Yulianto Sudrajat mengungkapkan, anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk pembiayaan Pemilu 2024 berada di bawah alokasi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang diajukan yaitu Rp8.061.085.734.000.
Hal itu disebabkan Kementerian Keuangan baru memberikan Rp2.452.965.803.000 dan ada tambahan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1.245.036.027.000.
Sehingga bila diakumulasikan, anggaran KPU pada 2022 hanya sebesar Rp3,69 triliun atau 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp8,06 triliun. Atas kekurangan anggaran tersebut, pihaknya memahami kondisi keuangan nasional yang banyak dialihkan untuk sejumlah program strategis nasional. Namun Yulianto tidak menyebutkan anggaran tersebut dialihkan ke mana.
“Kami dari KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya, sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu yang telah dialokasikan pada 2022 ini, walaupun belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," kata Yulianto di Gedung KPU pada Senin (8/8/2022).
Walaupun anggaran yang saat ini cair belum mencapai 50 persen dari yang dialokasikan, Yulianto masih berharap ada upaya penambahan di 2022. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan revisi DIPA KPU 2022.
“Sesuai dengan prioritas kegiatan KPU dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di 2022," jelasnya.
Akibat berkurangnya jumlah anggaran dari nominal yang diajukan, sejumlah keperluan mengalami penyesuaian dari rencana. Seperti proses pengadaan alat teknologi informasi atau IT yang harus ditunda.
“Jadi kami pending dulu untuk pengadaan komputer, laptop di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara ini kami optimalkan anggaran yang 17 persen itu sesuai skala prioritas," ujarnya.
Selain itu, ia juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait hibah sarana prasarana di sejumlah daerah untuk kepentingan KPU Daerah saat Pemilu 2024. Hibah yang dibutuhkan seperti kantor, tanah dan gudang.
“Kami sudah berkoordinasi dan sudah kami dorong sehingga harapan akan segera ada pertemuan antara Kemendagri dengan gubernur, bupati dan wali kota untuk memfasilitasi hibah sarana prasarana di provinsi dan kabupaten," harapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
