tirto.id - Ratusan pekerja PT Angkasa Pura Supports (APS) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) melakukan aksi mogok kerja selama 3 hari, terhitung Senin (19/8/2024). Aksi mogok kerja ini merupakan muara dari konflik ketenagakerjaan antara PT Angkasa Pura Supports dan Serikat Pekerja Mandiri.
Semula, rencana mogok kerja ini tertuang dalam surat pemberitahuan nomor 02/SPMAPS/VIII/2024 yang dikirimkan oleh SPM kepada Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung. Surat tersebut merujuk pada risalah pertemuan antara PT APS dan SPM APS pada Jumat (09/08/2024) di Kantor PT Angkasa Pura Supports Cabang Denpasar.
Dalam risalah tersebut, tercantum permintaan dari SPM kepada APS untuk merevisi SK Karyawan Tetap. Surat keputusan tersebut memuat kata ‘project’ yang dianggap melimitasi masa kerja, yakni hanya sampai 5 tahun. Padahal, SK Karyawan Tetap seharusnya berlaku hingga pekerja masuk usia pensiun.
Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura I Supports, Made Dodik Satriawan, turut menjelaskan keberadaan kata ‘project’ tersebut turut menciptakan ketidakpastian bagi para pegawai. Pihak SPM berharap dengan hilangnya lebih dari separuh tenaga kerja di bandara selama 3 hari dapat membuat APS dapat memberi kepastian terhadap tuntutan mereka.
Menanggapi aksi mogok kerja tersebut, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, menyatakan langkah antisipatif telah diambil untuk memastikan operasional bandara tetap normal seperti biasa, serta tidak ada kendala dalam melayani pengguna jasa bandara. Pihak bandara berusaha memaksimalkan pegawai organik dari bandara dengan rata-rata perbandingan 1:2 dengan tenaga kerja APS.
“Tentunya, kami terus melakukan koordinasi secara intensif dengan PT APS dan Kantor Pusat PT Angkasa Pura I demi memastikan operasional bandara pada kondisi prima dan pelayanan kepada para pengguna jasa dapat berjalan dengan lancar, serta sesuai dengan standar pelayanan. Di lapangan, kami juga telah mendapat dukungan dari Polres Bandara, Lanud I Gusti Ngurah Rai, dan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV,” tegas Handy dalam keterangannya, Senin (19/08/2024).
Handy menegaskan sebagai objek vital, fungsi dari bandara tidak boleh terganggu dengan aksi mogok kerja. Selain itu, pihak bandara juga akan terus berkomunikasi dengan APS selaku penyedia tenaga kerja untuk menemukan titik tengah.
“Mengingat bandara merupakan objek vital nasional yang melayani kepentingan publik, kami akan selalu berupaya memberikan layanan optimal bagi para pengguna jasa,” pungkas Handy.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Abdul Aziz
