tirto.id - PKL Malioboro masih berharap agar pemerintah daerah, baik Pemerintah DIY maupun Pemerintah Kota Yogyakarta bisa menunda rencana relokasi pedagang yang semula direncanakan dilakukan pada Januari 2022.
“Sampai sekarang belum ada sosialisasi mengenai kepastian waktu relokasi. Kalau kami, masih berharap agar relokasi bisa ditunda setidaknya sampai Lebaran,” kata Ketua Koperasi Tri Dharma yang menaungi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro Rudiarto di Yogyakarta, Selasa (4/1/2022).
Menurut dia, penundaan relokasi tersebut salah satunya didasarkan pada faktor ekonomi karena pedagang kaki lima di kawasan Malioboro mengalami dampak akibat pandemi COVID-19.
“Dengan ditunda, maka teman-teman pedagang akan mendapat kesempatan untuk beraktivitas di Malioboro sembari menutup keterpurukan ekonomi akibat pandemi,” katanya.
Selama waktu, pedagang juga memiliki kesempatan menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menempati lokasi berjualan yang baru termasuk kesiapan mental.
Seluruh PKL yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma rencananya akan menempati los yang berada di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY. Lokasi relokasi PKL juga disiapkan di bekas Bioskop Indra.
Total pedagang yang terdata di Koperasi Tri Dharma berjumlah 934 orang. Namun, hanya 920 pedagang yang diketahui aktif berjualan di Malioboro dan semuanya sudah terakomodasi mendapat tempat di los baru. “14 pedagang lain memang tercatat di data koperasi namun sudah tidak aktif berjualan,” katanya.
Ia pun berharap, seluruh sarana dan prasarana di lokasi relokasi dilengkapi termasuk akses yang lebih baik untuk wisatawan. Lokasi tersebut direncanakan dapat diakses dari dua pintu yaitu dari Jalan Malioboro dan Jalan Mataram.
“Batas antar lapak berjualan juga harus jelas agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi rencananya ada tambahan pedagang kuliner yang juga akan menempati titik relokasi tersebut,” katanya.
Ia pun berharap, pemerintah daerah bisa melakukan berbagai upaya untuk memastikan pedagang tidak dirugikan secara ekonomi saat sudah menempati lokasi baru tersebut.
“Tentu harus ada promosi yang dilakukan agar konsumen atau wisatawan tetap datang ke los baru untuk berbelanja,” katanya.
Komunikasi dengan seluruh paguyuban PKL di kawasan Malioboro, lanjut Rudi, juga harus terus digencarkan oleh pemerintah daerah karena prinsip relokasi adalah “bedol desa” yaitu seluruh PKL pindah bersama ke lokasi penempatan yang baru.
“Jika masih ada komunikasi yang belum nyambung dengan paguyuban pedagang lain, maka perlu dilakukan komunikasi lebih intens. Pemerintah harus bisa menyelesaikan kendala tersebut,” katanya.
Di lokasi lama juga tidak diperbolehkan muncul PKL baru. “Ini hal yang sangat penting dan kami berharap kondisi pendapatan di tempat baru juga sama. Jangan hanya Malioboro saja yang terus ditata tetapi juga ekonomi pedagang bisa semakin baik,” katanya.
Pada akhir Desember 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meresmikan rampungnya pembangunan los sementara untuk kebutuhan relokasi pedagang Malioboro dengan nilai Rp2,8 miliar.
Pembangunan los tersebut menjadi bagian dari total 37 proyek fisik yang dikerjakan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang 2021.
