tirto.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan pihaknya tidak pernah mengkritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ingin maju kembali menjadi capres 2024, meski yang bersangkutan masih dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hasto menyebut kebijakan Prabowo selalu selaras dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu lah yang menjadi alasan mengapa PDIP tak pernah mengkritik pencapresan Prabowo di 2024.
Berbeda dengan Nasdem--partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang mencapreskan simbol oposisi pemerintah, yakni Anies Baswedan. Hal ini lah yang menyebabkan PDIP mengkritik partai Nasdem.
“Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam rilis tertulis pada Senin (10/10/2022).
Lebih lanjut, Hasto memberikan contoh. Terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Presiden Jokowi melakukannya karena perspektif geopolitik. Sementara Anies ingin tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta.
“Ini kan dua hal yang berbeda, sehingga melahirkan kontradiksi ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan pak Jokowi mengusung pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan presiden Jokowi. Dalam penanganan banjir juga berbeda, dan lain-lain,” ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan Nasdem sebagai salah satu partai dalam kubu pemerintahan karena mencalon Anies sebagai presiden.
"Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan pak Jokowi maka akan kontradiktif,” terangnya.
Hasto menyebut bahwa kerja sama politik bagi PDIP harus bersifat jangka panjang atau setidaknya hingga masa kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin berakhir. Bukan melakukan hal yang berlawanan saat masa kerja berlangsung.
“Kerja sama politik, atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerja sama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung pak Jokowi ini,” ungkapnya.
Meski demikian, Hasto menjelaskan bahwa PDIP tidak bisa ikut campur perihal penetapan Anies Baswedan jadi capres oleh Nasdem. Menurutnya itu adalah urusan internal partai.
"Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mempertanyakan mengapa Hasto selalu mengkritik Nasdem, namun diam kepada Prabowo yang juga maju menjadi capres. Posisi Prabowo juga saat ini ada dalam pemerintahan sebagai menteri pertahanan.
“Itu klaim tidak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas (dari pemerintahan) juga jika begitu,” kata Willy kepada Tirto.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
