tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan BBM subsidi mulai dilakukan dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penyaluran serta memudahkan masyarakat.
"Jadi, kita salurkan lewat PT Pos. Nah ini karena untuk percepatan," kata Risma ditulis Rabu (31/8/2022).
Risma menilai, penyaluran lewat PT Pos lebih tepat dibandingkan menggunakan via transfer rekening. Lebih lanjut, Risma menjelaskan petugas PT Pos juga mempunyai kewajiban untuk mendokumentasikan penerima manfaat.
"PT POS kewajibannya melaporkan kepada saya itu foto rumah, sama foto dia di rumah itu. Kenapa itu? Jadi dokumenku sekarang sudah lengkap data itu bukan hanya BNBA (by name dan by address), tapi juga ada foto rumahnya. Terus foto kondisi rumahnya," ungkapnya.
Menurutnya kewajiban dokumentasi tersebut menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya komplain. Dia mencontohkan seperti jika ada penerima yang mengaku-ngaku belum mendapatkan BLT, padahal sudah menerima dan didokumentasikan.
"Jadi kami punya fotonya, jadi ada yang komplen, saya enggak terima bulan ini, kita buktikan 'loh ini loh ibu ambil sendiri', oh iya, ternyata udah pikun gitu kan. Kan susah saya harus punya bukti," jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah memutuskan menggelontorkan tiga jenis bansos dengan nilai Rp24,17 triliun. Secara rinci, untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, di mana setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali.
Lalu untuk BSU dianggarkan sebanyak Rp9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Nantinya, setiap pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp 600.000. Serta, terdapat bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
