tirto.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun dilakukan secara transparan. Terlebih penyaluran tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Isa mengatakan setelah lewati proses verifikasi dan validasi BPKP akan dilanjutkan dengan proses audit anggaran yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, untuk dana bantuan sosial (bansos) data akan diverifikasi, divalidasi dan diperbaharui oleh Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Setelah pembayaran dilakukan tentunya kita akan melakukan audit juga. Jadi hal itu akan memastikan bahwa kita membayarkan menggunakan anggaran kepada orang yang betul-betul berhak, dalam hal ini mereka yang miskin dan rentan miskin,” ujar Isa, di Jakarta, dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu (7/9/2022).
Isa menyebut kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bansos. Secara rinci, Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, di mana setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali.
Lalu untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dianggarkan sebanyak Rp9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Nantinya, setiap pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp600.000. Serta, terdapat bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.
“Ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di lapisan bawah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Isa menyampaikan BLT sudah mulai disalurkan melalui koordinasi bersama dengan Kementerian Sosial, Pos Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja.
“Kemudian Nanti insya Allah minggu ini juga akan segera dimulai distribusi untuk para pekerja dengan upah dibawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian tenaga kerja,” tandasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
