tirto.id - Dua spanduk bertuliskan “Orang Baik Pilih Energi Baik” dan “Lawan Perusak Hutan” terpasang di Patung Dirgantara dan Patung Selamat Datang Bundaran HI pada Rabu (23/10/2019). Dua spanduk itu dipasang oleh aktivis Greenpeace—organisasi non pemerintah yang fokus pada isu lingkungan.
Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyatakan bahwa spanduk tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang baru dilantik untuk periode kedua pada tiga hari sebelumnya. Dua pesan utama diharapkan jadi perhatian khusus Jokowi beserta para menterinya: segera meninggalkan energi batu bara yang kotor dan penyelamatan hutan.
“Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan,” kata Arie dalam siaran pers yang diterima Tirto.
Namun, spanduk segera dicopot oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, 11 aktivis Greenpeace pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, sebelum akhirnya mereka dibebaskan.
Aktivisme Tanpa Henti
Sejak resmi berdiri pada 1979, Greenpeace konsisten berkampanye untuk penyelamatan lingkungan. Pendekatan yang dipakai pun tergolong berani. Spanduk yang terpasang di dua patung di Jakarta tersebut hanyalah secuil contoh.
Mei lalu, sebagaimana diwartakan The Telegraph, sepuluh aktivis Greenpeace memblokir setiap pintu masuk gedung British Proteleum, perusahaan minyak dan gas asal Inggris, dengan balok berukuran cukup besar yang dibawa dengan lima kontainer.
Masing-masing balok kemudian diisi oleh dua orang dan mengubah fungsinya seperti tempat tinggal dengan segala perabotannya. Di luar balok tersebut, aktivis Greenpeace yang lain memasang spanduk bertuliskan “climate emergency”.
Aksi tersebut menuntut British Proteleum agar segera mengakhiri semua bentuk eksplorasi minyak dan gas, serta mendorong mereka untuk fokus ke investasi energi terbarukan.
“Rencana BP [British Proteleum] saat ini untuk tetap berpegang pada Perjanjian Paris adalah fantasi. Jika mereka menganggap serius perubahan iklim, maka mereka tidak akan melajutkan pengeboran,” terang Juru Bicara Greenpeace, Mel Evans.
Aksi Greenpeace akhirnya dibubarkan pihak kepolisian dan sebanyak 10 orang ditangkap.
Protes juga muncul di Australia pada bulan yang sama. Seperti dilaporkan ABC, petugas kepolisian dari NSW (New South Wales) menangkap 15 aktivis Greenpeace usai aksi menggantung di Sydney Harbour Bridge. Oleh polisi setempat, mereka dituduh mempertaruhkan keselamatan orang lain hingga melanggar izin.
Aksi menggantung di bawah jembatan dilengkapi pula dengan tiga spanduk yang berisikan desakan kepada pemerintah agar lebih peduli atas isu perubahan iklim.
“Keluarga-keluarga di Australia telah menanggung beban dampak dari perubahan iklim,” ungkap Kepala Eksekutif Greenpeace Australia Pasifik, David Ritter.
“Pembakaran batu bara adalah penyebabnya. Dan kami di sini akan mengatakan ‘tidak lagi',” imbuhnya.
Tiga bulan sebelumnya, aktivis Greenpeace memasang spanduk sepanjang 11 meter bertuliskan ‘Clean Air!’ di Patung Liberty di Budapest, Hungaria. Aksi ini ditempuh supaya masyarakat Hungaria tahu bahwa polusi udara menjadi musuh yang serius.
Laporan Greenpeace menyebutkan bahwa Hungaria adalah salah satu negara paling tercemar di kawasan Uni Eropa, bersanding dengan negara seperti Bulgaria. Tiap tahun, terang National Public Health Center (NNK), sekitar 8 sampai 10 ribu orang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan polusi udara.
Tahun lalu, tepatnya pada bulan September, seperti diberitakan The Independent, aktivis Greenpeace menduduki fasilitas pemrosesan kelapa sawit milik Wilmar International di Sulawesi dan menulis “DIRTY” di tangki penyimpanan.
Tak lama setelah itu, Greenpeace kembali beraksi. Enam aktivis lintas negara menaiki kapal kargo Stolt Tenacity sepanjang 185 meter yang membawa produk minyak sawit milik Wilmar. Di kapal, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Save our Rainforest” serta “Drop Dirty Palm Oil.” Mereka kemudian ditangkap pihak berwenang.
Menurut Greenpeace, minyak sawit milik Wilmar telah menghancurkan hutan sekaligus mengeksploitasi tenaga kerja dan anak-anak.
“Minyak sawit dapat diproduksi tanpa merusak hutan. Lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia menuntut tindakan nyata. Sekarang saatnya bagi Mondelez [perusahaan makanan asal AS] dan merek rumah tangga lainnya untuk mendengarkan seruan tentang menjauhi Wilmar hingga terbukti minyak sawitnya bersih,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara.
Aktivisme Greenpeace tak sekadar itu. Beberapa dari mereka, misalnya, pernah ditahan polisi di Murmansk karena berupaya memanjat sebuah rig minyak milik Rusia di Artic. Pada 1995, 30 aktivis Greenpeace menaiki anjungan minyak Brent Spar di Laut Utara yang dioperasikan Shell.
Aksi mereka tak jarang mendatangkan risiko keselamatan. Sebagai contoh, pada 1973, kapal mereka, Vega, ditabrak oleh kapal perang Prancis. Waktu itu, Greenpeace tengah menentang keras uji coba nuklir yang dilakukan Prancis di Mururoa Atoll, Laut Pasifik.
Satu dekade berselang, kapal mereka yang bernama Rainbow Warrior juga kena musibah. Peristiwa itu terjadi saat mereka hendak berlayar dari Selandia Baru menuju Mururoa Atoll untuk memprotes aktivitas nuklir Prancis. Nahas, karena seorang agen rahasia Prancis melubangi Rainbow Warrior, maka kapal tersebut tenggelam di pelabuhan di Auckland. Fotografer Greenpeace, Fernando Pereira, ikut tenggelam dalam insiden itu.
Meski demikian, aksi-aksi Greenpeace juga kerap meninggalkan catatan kesuksesan, salah satunya berhasil mengakhiri perburuan ikan paus—untuk tujuan komersial—lewat moratorium yang diteken pada 1986.
Di Jerman, Greenpeace berandil dalam penutupan pabrik bahan kimia milik Boehringer Ingelheim setelah berkali-kali melakukan pendudukan. Pabrik tersebut dinilai mengotori udara karena cerobong asapnya memproduksi asap maupun gas beracun.
Bagian dari Gerakan Politik dan Sosial
Aktivisme yang dilakukan Greenpeace merupakan bentuk dari contentious politics atau politik perseteruan. Konsepsi ini populer pada era 1990-an dan dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian dan mengkaji teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly, Sidney Tarrow, sampai Doug McAdam.
Dalam bukunya, Power in Movement (1998), Tarrow mengemukakan bahwa politik perseteruan adalah tindakan kolektif yang dilakukan orang-orang tanpa akses reguler ke institusi, yang bertindak atas nama ketidakpuasan, serta secara fundamental menentang pihak berwenang.
Tindakan ini bisa berubah menjadi gerakan sosial selama memenuhi empat syarat. Pertama, sama-sama didorong oleh tantangan secara kolektif. Kedua, memperlihatkan tujuan bersama. Ketiga, menumbuhkan solidaritas maupun identitas kolektif. Keempat, mempertahankan sifat dari politik perseteruan.
Politik perseteruan muncul ketika warga sipil, seringkali bersama dengan orang-orang yang punya pengaruh dalam lanskap sosial-politik di dalam masyarakat, membangun kekuatan untuk mengonfrontasi elite maupun orang-orang yang memiliki otoritas. Implementasi dari contentious politics bisa dilihat dari demonstrasi, pemogokan, sampai revolusi.
Aksi kolektif dalam contentious politics berkelindan dengan gerakan sosial. Keduanya merupakan satu rangkaian konsepsi yang saling terkait. Tarrow berpendapat, aksi kolektif semacam itu tidak lahir dari ruang abstrak yang terlepas dari konteks sejarah maupun politik.
Tarrow menambahkan bahwa aksi contentious politics adalah dasar bagi semua gerakan sosial—protes maupun revolusi. Aksi bisa berwujud banyak rupa: singkat, panjang, terlembaga, mengacaukan, dan dramatis. Aksi kolektif ini berbeda dengan relasi pasar, lobi-lobi elite, atau keterwakilan politik. Mereka bukan kelompok itu, bukan pula massa yang tak terorganisasi atau kolektif yang sifatnya sementara.
Tarrow, dalam tulisan lain yang disusun bersama Doug McAdam dan Charles Tilly berjudul “Comparative Perspectives on Contentious Politics” (PDF, 2017), menerangkan bahwa contentious politics terdiri dari tiga elemen: publik, pelaku utama, serta objek.
Ketiga elemen ini membentuk interaksi yang saling membangun satu sama lain. Konsep contentious politics berpijak pada klaim aktor terkait, yang jika direalisasikan akan memengaruhi kepentingan objek bersangkutan—bisa pemerintah maupun korporasi internasional.
Dalam prosesnya, contentious politics juga membuka ruang lahirnya kooptasi dan difusi. Kooptasi merupakan mekanisme penggabungan aktor politik yang sebelumnya berbeda haluan. Sedangkan difusi adalah penyebaran aksi-aksi politik dalam skala yang luas. Tanpa difusi, tulis ketiganya, aksi yang diambil tidak akan punya pengaruh melewati batas sosial maupun geografis.
Kiwari, proses difusi mudah diaplikasikan berkat eksistensi internet dan media sosial. Akan tetapi perlu dicatat bahwa internet juga meningkatkan potensi represi dari objek (pemerintah maupun korporat) untuk menumpas gerakan yang tengah diusung.
Dalam konteks Greenpeace, aksi yang dilakukan bersumber dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atas sejumlah aktivitas yang dilakukan pelbagai korporasi. Untuk melawan hal itu, mereka menempuh aksi kolektif yang berisiko dan seringkali melanggar aturan hukum setempat.
Dalam perspektif contentious politics, Greenpeace ingin memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan nyata belaka. Dan pada waktu bersamaan, aksi ini juga ditujukan untuk memobilisasi massa agar melakukan hal serupa: peduli dengan lingkungan.
Editor: Irfan Teguh
