Airlangga Tawarkan Posisi Dewan Kehormatan Golkar ke JK dan Luhut

tirto.id - Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Manuver pertama Airlangga setelah menjadi pimpinan partai dua periode adalah mewacanakan posisi khusus dalam partai kepada Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan.

Ketua Sidang Munas X Partai Golkar, Azis Syamsuddin membacakan beberapa pengumuman seiring kemenangan Airlangga. Antara lain terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan, dan Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar. Nama JK dan Luhut ditambahkan belakangan.

“Plus, tanggapan dari Bapak Airlangga Hartarto ada masukan untuk tempat penghormatan bagi Bapak Jusuf Kalla dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Berdasarkan itu di-deliver kepada komisi yang telah disampaikan ketua umum untuk dibuat keputusan di dalam komisi,” tegas Azis di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Airlangga mengaku, tawaran ini diberikan karena memandang posisi keduanya sebagai senior Partai Golkar. Selain Luhut dan JK, sebagian senior partai berlambang pohon beringin yang mendukung pencalonan Airlangga di periode kedua memang telah mendapat posisi pimpinan, seperti Aburizal, Akbar, dan Agung.

"Kita juga punya dua senior lagi, Pak Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Pandjaitan, kita akan tawarkan kepada beliau-beliau posisi yang beliau minati," tegas Airlangga.

Luhut pernah menjabat sebagai Menkopolhukam dan Menko Maritim di periode pertama kepemimpinan Joko Widodo, sedangkan JK merupakan wakil presidennya. Namun Airlangga mengklaim tawaran ini tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.

“Nggak. Ini urusan internal partai,” tegasnya.

Airlangga terpilih setelah mengantongi persetujuan dari 558 pemilik suara sah dalam Munas Golkar tahun ini. Kemenangan Airlangga tak lepas dari fakta dia adalah satu-satunya calon ketua umum yang diajukan oleh DPD I dan DPD II Partai Golkar.

Airlangga juga dinyatakan akan merangkap sebagai ketua formatur tunggal kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024. Namun, karena masih adanya perbedaan pandangan soal formatur kepengurusan DPP Partai Golkar, pimpinan sidang menyerahkan keputusannya pada forum komisi untuk menentukannya yang berlangsung hari Kamis (5/12/2019).