tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut dirapelnya bantuan sosial saat Pemilu 2024 dilakukan untuk efisiensi biaya. Menurutnya, jika bantuan tersebut dirapel maka biaya yang dikeluarkan di perbankan dan PT Pos Indonesia saat mencairkannya akan lebih hemat.
Dia menjelaskan, alasan lain merapel bantuan sosial lantaran pengaruh kenaikan harga BBM pada September 2023. Maka itu, pencairan bantuan dianggap bisa mengurangi beban seiring kenaikan harga bahan bakar.
"Rapel ini dilakukan antara lain pada saat [kenaikan harga] BBM di bulan September, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat," tuturnya.
"Jadi kita kasih di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam dua tahapan, yaitu Oktober cair bulan November, lalu November-Desember cair November," imbuhnya.
Demikian pula pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang dicairkan tiga bulan sekali atau empat kali setahun juga dirapel.
Selain itu, Program Kartu Sembako yang dilakukan dua bulan sekali atau enam kali dalam setahun juga dirapel, sehingga Airlangga menganggap sistem rapel dalam program pemerintah sebetulnya lazim dilakukan.
Airlangga menjelaskan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan sistem rapel mulai dari Januari, Februari, hingga Maret 2024.
Menurutnya, harga pangan dan kebutuhan pokok naik saat Ramadhan jadi alasan pemerintah menunda pencairan BLT mitigasi risiko pangan menjadi Maret 2024.
Airlangga mengatakan penyaluran BLT akan menggandeng PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan lantaran biaya tarifnya lebih murah daripada melalui bank.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
