tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memamerkan kinerja Omnibus Law yang membantu perekonomian di Indonesia. Secara khusus, dia juga menjelaskan bahwa produk hukum tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara luas.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam Diskusi Aksesi Indonesia bersama Kepala Perwakilan Negara Anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Jakarta, Rabu (28/2/2024). Indonesia sendiri adalah kandidat keanggotaan OECD sekaligus menjadi negara pertama di Asia Tenggara.
"Omnibus law menciptakan lapangan kerja, baru-baru ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan dialog yang matang, kita dapat memajukan pergerakan perdagangan besar-besaran,” ucap Airlangga dalam acara tersebut.
Airlangga juga menegaskan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk Indonesia Emas 2045.
Hari ini, dalam proses diskusi aksesi bersama OECD, dia menuturkan akan mulai memperkenalkan kementerian/lembaga ke Direktorat dan Komite Teknis OECD. Menurut Airlangga, hal itu sebagai akses awal terhadap data, keahlian, dan dialog OECD yang sangat penting bagi transformasi ekonomi Indonesia.
"Saya menyambut baik tawaran anggota OECD untuk memberikan pengarahan kepada para ahli kami, berbagi praktik terbaik dalam memenuhi persyaratan kebijakan dan legislatif OECD, dan menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama,” ucap Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menjelaskan, terakhir kali melakukan diskusi bersama OECD saat Agustus 2023. Mulai saat itu, dia mencoba bekerja keras untuk menjelaskan mengapa Indonesia harus bergabung dengan OECD.
"Tugas kita adalah menunjukkan kesamaan pikiran dan saling menguntungkan dan bahwa kita adalah pemain global yang signifikan dan terus berkembang,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa kerja sama internasional akan memainkan peran penting dalam transisi dan transformasi Indonesia dengan memberikan peta jalan komprehensif menuju kemajuan.
Lebih lanjut, perekonomian Indonesia, menurut dia, perlu tumbuh minimal 6 persen hingga 7 persen dalam 20 tahun ke depan agar terhindar dari jebakan pendapatan menengah dan berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Maya Saputri
