tirto.id - Puncak peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 2023 akan dilangsungkan di tiga provinsi sekaligus yaitu DI Yogyakarta, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat.
Agenda utama yang diusung adalah pentas teatrikal dan talkshow. Pelaksanaannya dilakukan serentak pada 1 Maret 2023 dan akan ditayangkan melalui YouTube pukul 9.15 WIB.
Pentas teatrikal akan digelar di tiga panggung berbeda di Yogyakarta, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat yang kisahnya diangkat dari latar belakang penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yakni Serangan Umum 1 Maret 1946. Setiap panggung menampilkan segmen cerita yang berlainan.
Mengutip Antara, pentas teatrikal diawali dari pertunjukan di panggung Yogyakarta. Di sana akan diceritakan mengenai peristiwa Agresi Militer Belanda II, penangkapan pemimpin Indonesia, hingga pengasingan mereka.
Segmen selanjutnya ada di panggung Sumatera Barat yang akan menampilkan kisah pembentukan Pemerintah Darurat RI (PDRI) beserta perjuangan yang melingkupinya.
Untuk lebih memperkaya informasi sejarah saat itu, di sela pementasan akan turut menghadirkan talkshow berupa pemaparan narasumber dari Sumatera Barat.
Mereka bertutur tentang seluk beluk PDRI yang dilanjutkan pemaparan narasumber di Bangka Belitung terkait pengasingan para pemimpin Indonesia.
Usai pemaparan, pentas teatrikal berlanjut dengan panggung di Bangka Belitung. Di situ diceritakan kehidupan para pemimpin yang asingkan setelah kejadian 1 Maret 1949 sampai kembali ke Yogyakarta.
Pementasan diakhiri dengan aksi di panggung Yogyakarta. Para pemimpin akhirnya tiba di Yogyakarta setelah pengasingan mereka. Indonesia mulai diperhatikan dunia pasca-peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
Link Streaming Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 2023
Seluruh agenda puncak peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun 2023 akan disiarkan secara streaming melalui YouTube lewat kanal Taste Of Jogja.
Siaran langsung yang ditayangkan terkait peringatan ini ada dua, yaitu dan tirakatan dan puncak acara.
Tayangan langsung tirakatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 2023 dilakukan malam sebelumnya yaitu Selasa, 28 Februari 2023, pukul 19.00 WIB. Sementara tayangan streaming puncak acaranya ada di hari Rabu, 1 Maret 2023, mulai pukul 9:15 WIB. Berikut link nonton keduanya acara tersebut:
Sejarah Penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Hari Penegakan Kedaulatan Negara diperingati pertama kali pada 1 Maret 2022. Dasar penetapannya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Namun, peringatan ini bukan merupakan hari libur sesuai dengan Diktum Kedua pada kebijakan tersebut.
Mengutip laman Kominfo, ada sejumlah pertimbangan dalam penetapannya. Pertimbangan tersebut adalah:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang merdeka dan berdaulat setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sehiingga dapat mewujudkan tujuan bernegara.
Tujuan tersebut termaktub melalui Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan upaya bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, telah mendapat perlawanan dari Belanda melalui agresi militer dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara di dunia internasional.
Peristiwa tersebut turut menyatukan kembali kesadaran dan semangat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Serangan Umum 1 Maret 1949 terwujud atas kerjasama dari banyak pihak sampai akhirnya menuai kemenangan dalam implementasinya di lapangan.
Gagasan serangan pada penjajah Belanda ini berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Usulan tersebut disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta didukung Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, hingga komponen bangsa Indonesia lainnya.
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Yandri Daniel Damaledo
