tirto.id - Koordinator Utama Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting menilai pembangunan PLTU di Indonesia berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis batu bara.
Pius mengatakan, kehadiran PLTU ini hanya melayani pasar industri batu bara, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Komoditas batu bara memiliki nilai jual fluktuatif.
Kaitan ini, kata dia, sempat disinggung dalam film dokumenter berjudul Sexy Killer yang diproduksi Watchdoc.
Dalam film ini, kata Pius, tampak jelas pengusaha batu bara berada di lingkaran kekuasaan dan mendorong pembangunan PLTU yang menguntungkan bisnis komoditasnya.
"Landasan motif investasi PLTU di Indonesia [adalah] oligarki batu bara. Harga batu bara kan naik turun, jadi untuk menstabilkan pendapatan, dia perlu PLTU. Jadi [adanya] pasar buat tambang batu baranya [tersalurkan]," ucap Pius dalam media briefing di Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu (24/4).
Pius juga mengatakan, kondisi ini membuat seolah-olah Indonesia tampak kesulitan untuk keluar dari cengkraman PLTU, terutama yang mengandalkan batu bara.
Padahal, kata dia, negara-negara tetangga seperti Cina dan Jepang sudah melakukan pengurangan. Di antaranya melalui keputusan National Energy Administration (NEA) Cina untuk membatasi penyediaan PLTU berbasis batu bara.
Pius juga mengatakan, pemerintah sebenarnya dapat menerapkan standar emisi yang lebih tinggi saat berkomitmen mengurangi PLTU.
Dari standar ini, kata dia, pemerintah juga dapat mengenakan biaya emisi seperti negara maju lainnya. Dengan peningkatan emisi, kata dia, membuat PLTU tidak kompetitif lagi dibanding dengan energi ramah lingkungan.
"Dengan standar emisi karbon di PLTU pemerintah bisa memperoleh pendapatan sekaligus membuat PLTU tidak semakin kompetitif. Jadi standar lingkungannya lebih ketat," ucap Pius.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
