tirto.id - Peneliti Iklim dan Energi Greenpeace, Adila Isfandiari meminta pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang II di Bali.
Adila mengatakan pembangunan PLTU ini dapat memperburuk keadaan sekitar yang sudah menerima dampak negatif dari PLTU Celukan Bawang I.
Pertimbangannya, Adila memperkirakan emisi asap yang keluar dari PLTU Celukan Bawang I saat ini menyebabkan 190 kematian dini per tahunnya.
Dengan asumsi operasi 30 tahun, jumlah kematian dini akibat PLTU ini diperkirakan meningkat menjadi 7.000 jiwa dan memburuk setelah PLTU Celukan Bawang II beroperasi menjadi 19.000 kematian dini.
“Kalau PLTU Celukan Bawang I masa hidupnya 30 tahun diperkirakan menyebabkan 7.000 kematian dini. PLTU Celukan Bawang II akan meningkatkan dampak kesehatan ini menjadi 19.000 kematian dini.” ucap Adila dalam media briefing di Plaza Kuningan pada Rabu (24/4/2019).
“Proyek yang hanya disetujui beberapa orang saja ini ternyata ada risiko besar bagi penduduk Bali,” tambah Adila.
Adila mengatakan risiko lain dari asap yang juga akan dihadapi adalah dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Misalnya dari semula dapat memanen 1.000 buah kelapa berkurang menjadi 100-200 biji setiap panennya.
Di sisi lain, dampak PLTU ini katanya juga dirasakan oleh warga yang melaut akibat pengaruh sistem pendingin yang menggunakan air laut.
Menurutnya, seorang nelayan, katanya, semula sebelum PLTU itu beroperasi mampu menangkap 300 ember ikan kini hanya menjadi 10 ember ikan dalam sekali melaut.
“Ini sejumlah kasus warga yang masih bertahan. Mereka juga ada yang muncul di film Sexy Killer,” ucap Adila.
Kejanggalan lainnya juga disoroti Adila ketika mendapati PLTU Celukan Bawang II ini nantinya akan diajukan pemerintah Indonesia untuk memperoleh pendanaan dari Belt and Road Initiative (BRI).
Namun, kenyataannya PLTU ini tak terdaftar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) selama tiga tahun terakhir.
“Di RUPTL tidak ada PLTU Celukan Bawang II, tapi kenapa masih ditawarkan ke Cina. Ini dia mau alirin listrik ke siapa. Ini enggak sinkron antara pemerintah pusat dan Kemen ESDM,” ucap Adila.
------------
Artikel ini mendapat tanggapan dari PT PLTU Celukan Bawang II dengan hak jawab, dianggap “tidak berimbang” karena tidak ada porsi pernyataan dari PT PLTU Celukan Bawang II. Hak jawab secara lengkap bisa baca DI SINI.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
