Adu Gengsi Pilpres 2019 dalam Film Ahok & Hanum Rais?

tirto.id - Film A Man Called Ahok (film Ahok) dirilis bersamaan dengan film Hanum & Rangga: Faith & The City (film Hanura), Kamis (8/11/2018). Berdasarkan data Filmindonesia.or.id, diakses Selasa (13/11/2018) pukul 16.35, perolehan penonton film Ahok sebanyak 587.747, sedangkan film Hanura 201.378 penonton.

Kedua film itu disemarakkan afiliasi partai politik orang-orang di baliknya. Untuk film Hanura misalnya, Partai Amanat Nasional (PAN) menginstruksikan kadernya untuk menonton dan menyewa studio Bioskop XXI.

Begitu juga Univesitas Muhammadiyah Surakarta yang menghimbau civitas akademika ramai-ramai menontonnya. Semua itu lantaran Hanum Rais, putri dari Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Muhammad Amien Rais.

Sedangkan film Ahok, diramaikan kader Partai Solidaritas Inonesia (PSI). Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada Jakarta 2017 menjelaskan, tidak ada arahan khusus dari partainya untuk menonton film Ahok.

Hanya saja, kata Toni, kader di daerah masing-masing boleh menjadi inisiatif untuk menggerakkan acara nonton bareng (nobar).

Efeknya menurut Toni, memunculkan tren positif dan menimbulkan antusiasme tinggi untuk menonton film Ahok. Di Jakarta misalnya, selama tiga hari, PSI mengadakan nobar bersama Ketua Umum PSI Grace Natalie dan dua calon legislatif dari PSI, Rian Ernest dan Tsamara Amany.

“Kami nobar tiga hari dan memang ada beberapa tiket yang kami kasih ke pendukung Pak Ahok,” jelas Toni kepada reporter Tirto, Selasa (13/11/2018).

Toni menuturkan, tidak ada paksaan kepada kader PSI termasuk juga masyarakat untuk menonton film Ahok. Bahkan sejauh ini, hanya di empat kota PSI mengadakan nobar yakni, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Tangerang.

“Itu pun nggak ada instruksi formal ya. Ini kesadaran kawan-kawan di daerah bahwa ini adalah film baik yang harus ditonton,” tuturnya.

Kedua Film Berpengaruh pada Persaingan Pilpres?

PDIP yang juga menjadi pengusung Ahok di Pilkada Jakarta, bisa dikatakan tak peduli sama sekali dengan film Ahok. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno mengatakan, tidak ada kaitannya kebijakan partai dengan film tersebut.

“Apa urgensinya?” kata Hendrawan kepada reporter Tirto. “Semua diberi kebebasan untuk memilih. Kecuali memang itu terkait kebijakan partai.”

Hendrawan mengaku tidak akan mempermasalahkan jika jumlah penonton film Ahok kalah dengan film Hanura. Meski film Hanura diadaptasi dari novel Hanum Salsabiela Rais, putri Amien Rais yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurutnya tak ada hubungannya kedua film tersebut dengan persaingan Pilpres 2019.

“Kami lebih memikirkan masa depan umat manusia. Orientasi kami sudah harus ke sana,” tuturnya.

Ketua DPP PDIP Andreas Pareira juga mengatakan hal yang serupa. Menurutnya siapa pun boleh menonton atas nama pribadi, tetapi partai tidak akan memfasilitasi hal tersebut. Bahkan ia menegaskan, PDIP juga tak melarang apabila memang kadernya lebih memilih menonton film Hanura.

“Siapa yang melarang?” katanya kepada reporter Tirto. “Siapa yang suka, punya waktu, punya tiket masuk, silakan ke bioskop, nonton.”

PAN sendiri merasa imbauan untuk menonton film Hanura bukanlah suatu bentuk persaingan politis untuk melawan film Ahok. Akan tetapi lebih kepada edukasi untuk kader. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan, tidak ada paksaan kepada kadernya.

“Kami meminta kesediaan bukan instruksi. Itu kan kalau nonton harus ada koordinatornya, diambil dari caleg-caleg. Mereka kan juga momen nonton bersama konstituen,” kata Eddy kepada reporter Tirto.

Namun Eddy tidak mau menyebut berapa koordinator yang ditunjuk PAN. Yang jelas, sejauh ini nobar Hanura yang digelar PAN sudah dilakukan di 12 kota besar di Indonesia mulai dari hari Kamis (8/11) atau sejak rilis film tersebut. Nantinya secara bergantian, nobar ini juga menyasar daerah-daerah lain yang lebih kecil secara acak.

PAN juga tidak memaksakan apabila memang antusiasme masyarakat terhadap film Hanura sudah menurun. Mereka tidak akan mengerahkan usaha apa pun untuk mencegah film Hanura diturunkan dari bioskop dan diganti film lainnya.

“Itu kan tergantung permintaan dan penawaran. Ketika nanti permintaan sudah turun, ya, kami serahkan saja pada kebijakan pengelola bioskop,” katanya. “Tapi kader-kader yang sudah nonton menyampaikan pada kader lain, filmnya itu bagus.”

Eddy menambahkan, instruksi ini tidak akan berpengaruh terhadap sanksi pada kader. Namun bagi yang menjalankan, boleh jadi akan ada keuntungan yang didapat mereka.

“Itu namanya [yang menjadi koordinator nobar Hanura] kader kesayangan Sekjen,” ujar Eddy sambil tertawa.

Pengaruh Sentimen Publik

Selain jumlah penonton, film Hanum & Rangga juga kalah dari segi rating film di situs IMDb.com. Film Ahok mendapat nilai 9 dari batas tertinggi 10, diakses Selasa (13/11) pukul 16.35. Sedangkan film Hanura hanya mendapat nilai 1 dari 10 dan mendapat ulasan sebesar 237 per 12.46 hari ini.

Adrian Jonathan Pasaribu, kritikus film yang rutin menulis untuk Cinemapoetica mengungkapkan, rating di IMDb.com tidak bisa menjadi patokan film bagus atau tidak. Sebab penilaian itu berdasarkan pendapat masyarakat secara umum dan tidak semuanya memiliki latar belakang perfilman.

“Pada dasarnya algoritma IMDb cari rata-rata aja, sih. Aku enggak tahu berapa orang yang sudah submit nilai ke IMDb buat film itu. Yang kita enggak tahu juga, kan, profil orang yang submit nilai,” kata Adrian kepada reporter Tirto.

“Apa iya murni karena filmnya jelek atau ada motivasi lain,” imbuhnya.

Maka dari itu ada potensi penilaian itu sangat subjektif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saja banyak orang yang tidak menyukai sutradara Christopher Nolan secara pribadi, hal itu bisa memicu penilaian buruk di IMDb terhadap filmnya.

“Setahuku enggak ada [persyaratan khusus untuk memberi nilai di IMDb]. Selama kamu sudah daftar jadi member, yang mana ada dua jenis [gratis dan berbayar], kamu sudah bisa kasih nilai,” ujarnya.

Sejauh ini, penilaian Ahok dilakukan oleh 1.936 voters, sedangkan Hanura oleh 1.651 voters.

Adrian menambahkan, beberapa film memang mungkin terkait dengan kehidupan pribadi seseorang yang menjadi sumber film tersebut. Dalam kasus Hanura misalnya, Hanum Rais dilanda isu sebagai penyebar hoaks pada kasus penganiayaan Ratna. Bisa jadi hal ini mempengaruhi sentimen penonton film Hanura.

“Tentunya bisa dimanfaatkan. Bisa jadi pertanda bahwa simpati publik terhadap ranah personal suatu tokoh bisa berpengaruh,” pungkasnya.