tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Suharyanto menargetkan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Aceh pada September 2022. Target dibebankan Satgas PMK kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
“Target untuk Aceh satu hingga dua bulan ke depan kasus turun, dan kalau bisa zero kasus seperti DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau,” kata Suharyanto dikutip dari Antara, Kamis (4/8/2022).
Aceh merupakan daerah dengan tingkat penyebaran PMK cukup tinggi setelah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Hingga 2 Agustus kemarin, hewan ternak yang terinfeksi PMK di Aceh mencapai 45.119 ekor, di antaranya 39.682 ekor telah sembuh, 275 ekor mati dan 59 ekor potong paksa, serta masih dalam perawatan 5.103 ekor.
Aceh telah mendapatkan alokasi vaksin tahap pertama sebanyak 27.800 dosis. Vaksin yang telah disuntikkan ke hewan ternak di kabupaten/kota sebanyak 23.084 dosis atau 83 persen, sementara vaksin yang tersedia 4.716 dosis.
Menurut Suharyanto, realisasi penyuntikan vaksin PMK di Tanah Rencong cukup bagus. Capaian vaksinasi PMK rata-rata sudah di atas 90 persen.
“Untuk Aceh sampai saat ini vaksin yang didistribusikan masih tersisa beberapa ribu dan ini sudah saya tekankan untuk terus disuntikkan dalam waktu dekat juga,” katanya.
Di samping itu, Suharyanto juga menekankan agar Aceh terus melakukan pengobatan terhadap ternak yang masih sakit akibat PMK. Dengan begitu, angka kesembuhan hewan ternak dari PMK meningkat.
Obat-obatan yang tersedia untuk wabah PMK di Aceh sebanyak 7.000 dosis. Obat yang telah terpakai sebanyak 6.700 dosis dan yang tersisa 300 dosis. Sementara kebutuhan obat di Aceh sebanyak 187.625 dosis.
Suharyanto mengatakan pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan obat-obatan secara mandiri dengan menggunakan APBD maupun Biaya Tak Terduga (BTT).
“Penularan begitu masif, maka tingkatan biosekuriti, menjaga lalu lintas darat, laut dan udara, pengobatan, kalau obat-obatan habis segera diminta, dan tingkatkan vaksinasi,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Mutu dan Keamanan Pakan Direktorat Pakan Kementan RI, M Syukron Amin mengklaim Kementan terus memberikan perhatian terhadap penanganan PMK di Aceh.
“Kami akan terus mendukung obat-obatan maupun vaksinasi ketika provinsi melapor,” katanya.
