Menuju konten utama

70% APBD Buat Urusan PNS, Sri Mulyani Minta Pemda Potong Uang Dinas

Sri Mulyani masih menemukan 70 persen alokasi dana dari total APBD untuk urusan pegawai.

70% APBD Buat Urusan PNS, Sri Mulyani Minta Pemda Potong Uang Dinas
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan lokasi di peta disela-sela Kemenkeu Mengajar di SDN Kenari 1 Jakarta, Senin (4/11/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/AWW.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah mengelola dana yang ditransfer pemerintah dengan efisien.

Pasalnya, ia masih menemukan 70 persen alokasi dana dari total APBD yang terlalu berat menanggung urusan dinas ketimbang bisa dikucurkan bagi masyarakat dan infrastruktur.

Salah satunya, Sri Mulyani memberi sorotan tajam pada perjalanan dinas.

“Penggunaan belanja barang dan jasa terutama perjalanan dinas. Kalau untuk sosialisasi setahun saja. Jadi jangan wira-wiri. Itu 13,4 persen dari APBD,” ucap Sri Mulyani dalam paparannya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Kamis (14/11/2019).

Sri Mulyani mencatat bahwa sekitar 13,4 persen dana APBD ternyata digunakan untuk perjalanan dinas. Lalu sekitar 17,5 persennya untuk jasa kantor. Jika ditotal maka nilainya mencapai 31 persen dari APBD.

Karena itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga menilai sepertiga dari APBD bisa dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.

Pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, juga berinisiatif untuk menggabungkan hari sosialisasi kebijakan kepada daerah agar perjalanan dinas mereka tidak terlalu banyak.

Hal yang sama juga berlaku buat uang honorarium sampai biaya pemeliharaan yang tak perlu. Sorotan lain juga diarahkan pada besarnya belanja pegawai yang menyentuh sekitar 36 persen.

Jika ditotal dengan pos belanja sebelumnya, Sri mulyani berkesimpulan sekitar 70 persen belanja APBD hanya digunakan untuk mengurusi pejabat daerah.

Menurutnya, hal ini ironi karena masyarakat hanya mendapat sisa kurang dari 30 persen atau sekitar sepertiganya saja. Ia bilang porsi anggaran yang demikian harus diubah sehingga masyarakat mendapat manfaatnya.

Ia menyarankan agar pemda meniru Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi walikota Solo. Pasalnya dulu Jokowi berani menutup keran belanja dinas yang dinilai tidak perlu dan mengalokasikannya khsusus bagi dinas yang betul-betul memerlukan belanja.

“Jadi 70 persen APBD untuk ngurusin orang-orang Pemda. Sisanya baru buat rakyat tapi itu salah. Alokasi belanja daerah kurang fokus padahal pak Presiden minta yang fokus-fokus saja,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga artikel terkait APBD atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana