tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN merupakan instrumen fiskal yang akan digunakan untuk menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian nasional.
Sebab, tekanan eksternal tersebut dapat memengaruhi perekonomian domestik. Dampak tersebut bahkan sudah terlihat dari kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia yang sudah mengalami perlambatan.
"Ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari sektor korporasi yang mengalami pelemahan," katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyebut laju pertumbuhan yang melemah ini harus dinetralisasi, salah satunya dengan melakukan counter cyclical terhadap pelemahan.
APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Melalui kebijakan counter cyclical tersebut, Menkeu menyebutkan defisit APBN 2019 diperkirakan akan melebar hingga 2,2 persen dari PDB, dari rencana awalnya 1,84 persen dari PDB.
"Kita berharap langkah meningkatkan defisit ini dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dijaga di atas 5 persen," ujar Sri Muluani.
Sementara untuk 2020, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat mendekati 5,3 persen.
Melalui program pembangunan yang mendukung kesejahteraan rakyat dan pemerataan, beberapa indikator juga akan terus ditargetkan menjadi lebih baik pada tahun 2020.
"Tingkat kemiskinan ditargetkan berkisar 8,5-9 persen. Kalau ini terjadi, kembali Indonesia akan mencetak sejarah kemiskinan di bawah 9 persen," katanya.
Tingkat ketimpangan diharapkan akan terus menurun ke 0,375-0,38 dan pengangguran diharapkan menuju pada kisaran 4,8-5 persen.
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan pemerintah mengarahkan 5 program prioritas dalam APBN yang didanai secara prioritas. Yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi.
Menkeu menyebutkan belanja negara pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari keseluruhan belanja negara tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian/lembaga.
"Selain itu, ada Rp856,9 triliun anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa," katanya.
Ia merinci alokasi dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun, Dana Transfer Khusus Rp202,5 triliun, Dana Insentif Daerah Rp15 triliun, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp22,7 triliun dan Dana Desa Rp72 triliun.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
