Menuju konten utama

6 Ribu Personel Gabungan Disiagakan di Papua dan Papua Barat

Polri menyatakan belum ada rencana penarikan personel dari Papua meski situasi relatif kondusif.

6 Ribu Personel Gabungan Disiagakan di Papua dan Papua Barat
Siswa Bintara Polri SPN Jayapura membersikan sampah di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (31/8/2019). Pascaunjuk rasa yang terjadi pada Kamis (29/8/2019), kondisi Kota Jayapura mulai kondusif. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/wsj.

tirto.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia mengklaim situasi di Papua dan Papua Barat relatif kondusif. Meski begitu, sebanyak enam ribu personel gabungan Polri dan TNI tetap disiagakan di sana.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan hingga kini belum ada rencana penarikan personel dari Papua. Bahkan, kata dia, jumlah personel tersebut akan ditambah untuk menjamin keamanan di Papua.

"Belum [ada penarikan aparat]. Kami melakukan upaya dialog, sosialisasi. Bahkan kami tambah [personel] di Papua dan Papua Barat," kata Iqbal di Mabes Polri, Senin (2/9/2019).

Iqbal mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berangkat ke Papua untuk berdialog dengan tokoh masyarakat di sana. Hal itu sebagai upaya membuat kondisi di Papua kembali stabil.

"Meski kondisi kini relatif kondusif, tapi agar masyarakat Papua dan Papua Barat dapat beraktivitas seperti sedia kala dan melakukan kepastian penegakan hukum di sana. Mungkin 4 sampai 10 hari sesuai dengan situasi dan kondisi," ujar Iqbal.

Polri menduga ada pihak asing yang ikut memprovokasi kerusuhan di Papua. Iqbal mengatakan polisi sedang memetakan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Papua.

"Yang jelas narasinya adalah diduga ada pihak luar yang memanas-manasi dan ada agenda setting. Padahal lebih banyak masyarakat Papua yang sangat damai dengan NKRI," jelasnya.

Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat memang tidak menentu. Protes terhadap rasisme terjadi di Manokwari, Deiyai, hingga Jayapura. Sekolah diliburkan, SPBU dan tiga bandara: Sentani, Deiyai, Dogiyai sempat ditutup.

Gedung-gedung mulai dari Majelis Rakyat Papua (MRP), KPU Provinsi Papua, Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, hingga Bea Cukai Pelabuhan Jayapura dibakar massa.

Secara sepihak, pemerintah Indonesia melambatkan akses komunikasi data di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019). Kemudian disusul dengan penangguhan total akses internet sejak, Rabu (21/8/2019) hingga kini.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Adi Briantika

tirto.id - Hukum
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan