tirto.id - Sebanyak empat orang telah meninggal dunia akibat asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Kebanyakan dari mereka terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).
“Data terakhir yang kami himpun, ada 4 orang yang meninggal dunia akibat terkena ISPA,” kata Koordinator Posko Bersama Lawan Asap, Awaludin Rajab saat dihubungi Tirto, Senin (27/8/2018).
Menurut Rajab, korban meninggal tersebut berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.
Saat ini, kata Rajab, pihaknya sedang menangani satu bayi berusia 45 hari yang divonis menderita pneumonia. “Kini sedang menjalani perawatan intensif,” ungkap dia.
Rajab juga menjelaskan bahwa kasus kebakaran saat ini jauh lebih besar dari kasus yang terjadi di tahun 2015 lalu karena titik api sudah ada di Pontianak.
Selain itu, dia mengatakan, asap yang diakibatkan dari kebakaran lahan itu sangat berbahaya karena kandungan karbon yang dihasilkan. “Bahaya karena abunya terhisap paru-paru dan bisa jadi flag,” ungkap dia.
Ia juga menjelaskan, kebanyakan dari mereka yang terkena asap ini juga mengalami batuk, radang tenggorokan dan dehidrasi.
Untuk itu, kata Rajab, hampir setiap malam pihaknya terus membagikan 3.000 sampai 5.000 buah masker kepada masyarakat. “Sudah berjalan hampir satu bulan,” kata dia. Selain itu, satu tim dari Sekolah Relawan Jakarta juga sudah datang ke Kalimantan Barat untuk membantu masalah tersebut.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan 3.578 titik api yang tersebar di pulau Sumatera dan Kalimantan sepanjang 1 Januari-25 Agustus lalu.Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial WALHI Wahyu A. Pradana mengatakan, dari angka tersebut, 765 titik api di antaranya berada di area lahan konsesi korporasi.
Overlay (penggabungan peta) sebaran titik api di Kalimantan dan Sumatera itu bersumber dari Citra Modis C6 dengan tingkat kepercayaan 80-100 persen serta Peta Provinsi di badan geospasial.
Berdasarkan temuan ini, kata dia, terbukti bahwa usaha penegakan hukum terhadap korporasi penyebab kebakaran hutan belum efektif.
"Karena itu lah, kami meminta pemerintah membuka ke publik lahan-lahan konsesi mana sana yang terbakar dan siapa yang bertanggung jawab," ujarnya kepada Tirto, Minggu (28/8/2018).
Menurut Wahyu, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tak kunjung selesai di Indonesia.
Pertama, menghentikan konversi dari kawasan gambut menjadi perkebunan dan konsesi Kehutanan. Dan kedua, melakukan review izin kawasan-kawasan konsesi yang kini dikuasai korporasi.
"Kawasan gambut yang belum masuk konsesi seharusnya itu diambil dan dikelola oleh negara," tuturnya.
Editor: Alexander Haryanto
