Menuju konten utama

24 Lokasi Perhutanan Sosial di Jawa Sudah Siap Digarap 7.500 Petani

Sebanyak 24 lokasi perhutanan sosial di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah memperoleh izin dan siap beroperasi.

24 Lokasi Perhutanan Sosial di Jawa Sudah Siap Digarap 7.500 Petani
Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau lahan tambak perhutani disela acara penyerahan izin pemanfaatan lahan tambak Perhutanan Sosial di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017). ANTARA FOTO/Risky Andrianto.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan terdapat 24 lokasi perhutanan sosial yang telah siap beroperasi. Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan izin atau hak pengelolaan hutan untuk 24 lokasi itu.

"Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Jawa Barat sebanyak tujuh lokasi, di Jawa Tengah sebanyak tujuh lokasi dan di Jawa Timur sebanyak sepuluh lokasi," kata Darmin di Jakarta, pada Rabu (1/11/2017) seperti dikutip Antara.

Darmin mengatakan lokasi perhutanan sosial tersebut berada lahan dengan total luas kurang lebih 13.500 hektar. Jumlah petani atau penggarap di 24 lokasi perhutanan sosial itu sebanyak 7.500 orang.

Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan program perhutanan sosial di kawasan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari tiga lokasi perhutanan sosial yang sudah diresmikan, dua lokasi berada di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang.

Menurut Darmin, Kawasan Muara Gembong merupakan daerah rawa yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk budidaya perikanan.

Dengan luas hamparan lahan sekitar 11.000 hektar dan melalui petak percontohan perhutanan sosial seluas 800 hektar, lahan tersebut akan lebih memiliki nilai strategis, baik dari aspek lingkungan, sosial maupun aspek ekonomi.

"Dengan perhutanan sosial ini, pemerintah akan memberikan akses selama 35 tahun, sehingga penggarap tambak dapat melakukan budidaya tambak di lahan Perhutani pada kawasan Muara Gembong," ujar Darmin.

Dengan pola tanam wanamina (silvofishery), yakni 50 persen budidaya tambak dan sisanya hutan mangrove, menurut Darmin, pemerintah melalui Bank Mandiri akan memberikan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR).

Sementara itu, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) akan menyiapkan benih, melakukan pendampingan dan membeli hasil panen dari para petambak.

Sedangkan di Teluk Jambe, pemerintah akan memberikan akses, sehingga petani dapat memanfaatkan kawasan hutan negara untuk membudidayakan tanaman keras atau tanaman tahunan, seperti jati, mahoni dan sengon.

Jenis tanaman lain yang dapat dibudidayakan adalah tanaman musiman seperti durian, pisang dan mangga, ataupun tanaman palawija seperti jagung.

"Pemerintah percaya dengan langkah-langkah ini maka pada gilirannya masyarakat betul-betul akan membaik kesejahteraannya," kata Darmin.

Baca juga artikel terkait HUTAN

tirto.id - Ekonomi
Sumber: antara
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom