tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan sempat melontarkan pertanyaan terkait memilih calon presiden (capres) mana yang akan dipilih di Pilpres 2024 kepada anggota Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
Momen tersebut terjadi saat Zulhas mendatangi acara Digitalisasi Pasar Rakyat: Strategi Pedagang/UMKM Naik Kelas yang diadakan Kemendag RI di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Rabu (31/1/2024) siang.
Lontaran pertanyaan itupun disambut riuh para peserta acara yang langsung meneriakkan salah satu paslon peserta Pilpres 2024.
“Kita menjaga pemilu damai. Jangan suka marah-marah. Lebih bagus gembira saja. Pilih gembira apa pilih marah-marah. Pilih joget apa pilih marah-marah. Emang capresnya siapa sih sini?” kata Zulhas.
Teriakan nama Prabowo dan acungan dua jari nampak terlihat dari ratusan peserta acara yang merupakan pedagang pasar dan pelaku UMKM tersebut.
Dengan nada bercanda, Zulhas menanggapi teriakan para pedagang pasar dan pelaku UMKM tersebut dengan mengatakan tidak sedang berkampanye.
“Saya enggak kampanye lho. Saya cuma nanya. Nanya boleh ya. Terima kasih,” tambah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) tersebut.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan bahwa Prabowo Subianto memang merupakan Dewan Pembina APPSI. Ia juga berpesan kepada awak media yang berada di lokasi bahwa dirinya tidak sedang berkampanye.
“Kita pedagang pasar pembinanya Pak Prabowo. Jadi teman-teman media saya enggak kampanye lho. Saya menyampaikan pembinanya,” pungkas Zulhas.
Di tempat lain, Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam acara Kemendag RI di Solo tersebut tidak termasuk pelanggaran kampanye.
Budi menambahkan bahwa seruan salam dua jari juga bukan berasal dari penyelenggara acara dalam hal ini Kemendag RI maupun Mendag Zulhas.
“Artinya tidak mengajak untuk mencoblos calon tertentu. Kalau tidak ya bukan pelanggaran. Kegiatan kampanye itu kan berarti mengajak, memilih, atau mempengaruhi,” ungkap Budi saat dikonfirmasi.
Ia melanjutkan, bahwa acara tersebut tidak terdapat atribut yang mengandung unsur kampanye maupun ajakan secara eksplisit untuk memilih salah satu paslon peserta Pemilu.
“Kecuali kalau penyelenggara atau pelaksana kegiatan memasang atribut di sana, kemudian melakukan orasi politik, kemudian mengajak untuk memilih salah satu calon, mencoblos itu di tanggal 14 Februari ya. Kampanye itu kan menawarkan visi misi dan program kepada calon pemilih untuk kemudian mencoblos salah satu calon. Kalau hanya sinyal-sinyal ya sumir,” sambung Budi.
Namun, Budi menegaskan pihaknya siap menerima laporan pihak manapun bila ada yang melaporkan terkait kegiatan tersebut.
“Ya monggo saja, enggak apa-apa. Bawaslu siap menerima mereka yang merasa dirugikan oleh kegiatan salah satu paslon. Tugas Bawaslu mengembalikan hak mereka yang dirugikan kalau dirugikan,” pungkasnya.
Penulis: Febri Nugroho
Editor: Maya Saputri
