tirto.id - Adu komentar antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perjalanan/kunjungan dinas luar negeri menjadi sorotan publik. Silang lidah antara keduanya juga ramai diperbincangkan warganet.
Sawala ini bermula saat Tjahjo menerbitkan surat edaran tentang permohonan izin perjalanan dinas luar negeri. Politikus PDIP ini mengatakan penerbitan surat edaran itu disebabkan ada kepada daerah yang pergi ke luar negeri tanpa meminta izin ke Kemendagri.
"Ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin. Kan, tidak enak, kami (Kemendagri) ditanya Bapak Presiden. Dan ini, kan, harus kontak dengan Kemenlu, dengan Setneg juga," kata Tjahjo usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
"Mereka boleh ke luar negeri, tapi minimal prosesnya jelas, untuk apa, keperluan apa, undangan apa, anggarannya berapa, dan rombongannya tidak boleh lebih dari lima," tegasnya.
Tjahjo kemudian menyindir Anies yang dinilai sering berkunjung ke luar negeri, padahal kursi Wakil Gubernur DKI masih kosong.
"Sebagai contoh Pak Anies. Dia tidak ada Wakil Gubernur, tapi satu tahun berapa kali dia ke luar negeri? Hampir sebulan ada dua [sampai] tiga kali," kata dia.
Menanggapi sindiran itu, Anies menantang Tjahjo untuk membuka daftar pejabat yang ke luar negeri. Anies menyatakan bersedia buka-bukaan terkait kunjungannya itu.
"Saya rasa teman-teman [wartawan] juga punya catatannya, dan baik kalau diatur oleh Kemendagri. Karena dengan begitu, maka Kemendagri nanti bisa mengatur mana pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kerja sama, investasi, bisnis, dan pergi untuk jalan-jalan," katanya saat ditemui di DPRD DKI, Senin (22/7/2019).
Dalam rilis Pemprov DKI lewat PPID Jakarta, Anies tercatat dua kali mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri sepanjang 2019. Kedua kunjungan itu diklaim sebagai konferensi global dan mendatangkan keuntungan buat Indonesia. Anies juga diundang sebagai pembicara untuk memaparkan mengenai perkembangan kota Jakarta.
Soal Manfaat
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai yang penting didiskusikan bukan soal intesitasnya seperti yang disinggung Tjahjo, tapi seberapa bermanfaat kunjungan itu bagi masyarakat. Inilah yang luput disinggung keduanya, kata Trubus.
"Enggak mesti intensif atau sering ke LN, tapi harus efektif dan bermanfaat. Kebijakan publik harus ada efektivitas, bermanfaat, dan transparan," kata Trubus saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (23/7/2019).
Lantas, apa kunjungan kerja Anies memberi manfaat bagi warga?
Bagi Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Willian Yani, jawabannya adalah "tidak". Anies seperti tidak mengurusi Jakarta layaknya seorang gubernur, katanya. Ini ia utarakan ketika Anies tengah melawat ke Amerika.
"Menurut saya, sih, Anies enggak mengurusi Jakarta sama sekali, jadi kayak autopilot. Jakarta itu bergerak autopilot enggak ada dia [Anies] pun, ya, berjalan begini-begini aja. Enggak ada nilai tambah, kok," kata William pertengahan Juli.
Anies tentu tidak akan setuju disebut itu. Masih dalam rangka membalas komentar Tjahjo, Anies mengklaim kunjungan kerjanya ke luar negeri masih dalam tahap normal. Dia mengatakan setiap pertemuan yang ia datangi menyangkut jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan itu berguna untuk warga.
"Saya, Alhamdulillah, setiap kali pergi justru mengundang orang untuk datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk kegiatan di Indonesia, termasuk untuk membawa Formula E untuk bermain di sini. Nah, itu harus dikerjakan dengan pergi ke luar negeri," jelasnya.
Namun bagi Trubus, meski jadi tuan rumah Formula E ada dampak positifnya, tapi semestinya bukan itu yang utama.
"Memang ada fungsi mendatangkan wisatawan dan sebagainya, tapi persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang lebih riil yang perlu diselesaikan," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
