19 Oktober

Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Jakarta Pilihan daripada Soeharto

Ilustrasi Mozaik Wiyogo Atmodarminto. tirto.id/Teguh
Oleh: Petrik Matanasi - 19 Oktober 2020
Dibaca Normal 2 menit
Kisah salah satu Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari Angkatan Darat.
Letnan Jenderal Wiyogo Atmodarminto lahir dan menempuh pendidikan di Militaire Academie di Yogyakarta. Tahun 1981, ia menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) II di kota tersebut.

“Kalau nanti saya pensiun, biarlah tetap di Yogya ini,” ujarnya dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982 (1981:61).

Lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di Angkatan Darat. Dia pernah jadi komandan Batalion 313 di Cianjur dan ikut misi kontingen Garuda ke Vietnam. Jabatan tinggi yang pernah diembannya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), dari 1978 hingga 1980. Tahun 1983, meski sudah tak aktif di militer, tapi dia harus meninggalkan Yogyakarta karena diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang.

Tahun 1987, tugasnya di Jepang selesai. Presiden Soeharto kemudian memberi tugas baru kepadanya, yaitu sebagai Gubernur Jakarta.

Wiyogo, seperti diberitakan Antara (12/10/1987) yang dimuat dalam Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita: Buku IX 1987 (2008:258-259) mengaku “tidak pernah menyangka kalau saya suatu ketika akan menjadi Gubernur DKI.”

Ketika baru diangkat, dia ditanyai apakah penanganan Tokyo sebagai bahan perbandingan dalam menangani DKI Jakarta? Wiyogo hanya bisa menjawab dia tidak pernah secara khusus mempelajari penanganan kota Tokyo.

Saat dilantik pada 6 Oktober 1987, Presiden Soeharto meminta Wiyogo untuk menempatkan masalah kebersihan sebagai prioritas utama yang harus segera ditangani. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ibarat jendela bagi Indonesia. Oleh karena itu Jakarta harus terlihat bagus di mata orang luar.


Wiyogo adalah gubernur yang dikenal dengan motto: Bersih, Manusiawi dan Berwibawa untuk Jakarta. “Suatu motto yang oleh seorang rekan wartawan kemudian disebut BMW,” ujar Wiyogo dalam Catatan Seorang Gubernur (1992:133).

Budaya bersih adalah budaya yang sulit bagi kebanyakan orang Indonesia, tak terkecuali yang tinggal di Jakarta. Menurut Wiyogo (1992:116) “Pembinaan mental spiritual warga DKI tidak mungkin dikerjakan oleh Pemda sendiri. Tetapi saya juga meyakini bahwa warga DKI mendambakan kotanya berbudaya bersih lahir dan batin bercitra manusiawi, dan berpenampilan penuh wibawa.”

Setelah bertahun-tahun jadi gubernur, masalah disiplin dan ketertiban warga masih menjadi masalah. Wiyogo mengatakan dalam Legislatif Jaya edisi "Memacu Disiplin Warga Kota" (1991:38), bahwa masih banyak orang kebut-kebutan di jalan raya yang padat dan hal itu jelas membahayakan keselamatan umum.

Seperti Gubernur Ali Sadikin, Wiyogo juga membersihkan becak dari Jakarta. Angkutan umum beroda tiga yang boleh beroperasi adalah bajaj atau bemo. Hilangnya becak dari Jakarta tentu dilakukan para gubernur dengan perlahan. Di masa Wiyogo, daerah-daerah bebas becak diperluas. Kebijakan ini jelas bukan kebijakan populer, tapi Wiyogo tentu punya alasan.


“Mengapa saya setuju penghapusan becak? Karena saya anggap becak itu mengeksploitasi manusia,” ungkapnya.

Dia menambahkan, akan lebih baik jika para tukang becak itu diberi latihan keterampilan lalu pindah profesi menjadi sopir, tukang las, tukang sayur, dan lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah DKI Jakarta siap mendanainya.

Berhubung sulit sekali memberi pengarahan kepada masyarakat kelas bawah yang kurang berpendidikan, Wiyogo pun meminta bantuan alim ulama selain para pakar perkotaan.

"Alhamdulillah, dengan pengertian seluruh masyarakat, akhirnya masalah becak ini dapat kami tuntaskan,” kata Wiyogo. Tukang becak yang tercatat sebagai warga Jakarta dibina, sedangkan yang dari luar Jakarta dipulangkan ke daerahnya masing-masing.



Seperti Gubernur Jakarta yang laian, Wiyogo juga sadar bahwa para pendatang yang masuk Jakarta mayoritas adalah orang-orang tidak memiliki keahlian. Tidak heran Jakarta dipenuhi pemulung, pedagang asongan, pedagang kaki lima, serta ditambah gelandangan dan pengemis (yang disingkat gepeng). Golongan terakhir, gepeng, tiap bulan puasa bisa mencapai 2 ribuan jumlahnya.

Berkat pendatang—yang sejatinya korban sentralisasi daripada NKRI—kampung-kampung kumuh pun bertebaran di DKI Jakarta dan sulit hilang. Wiyogo mencatat di zamannya jadi gubernur ada 600 ribu orang miskin di Jakarta. Oleh karena itu dia mengerahkan Pertahanan Sipil (Hansip) dan POlisi Pamong Praja untuk menertibkan pedagang kaki lima, pedagang asongan, gelandangan, dan pengemis.

Salah satu yang berubah di era Wiyogo adalah pindahnya lokasi Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari lapangan Monas ke bekas areal Bandara Kemayoran. Presiden Soeharto, seperti dicatat Sugianto Sastrosoemarto dalam Jejak Soekardjo Hardjosoewirjo di Taman Impian Jaya Ancol (2010:103) telah memberi isyarat bahwa Monas akan dijadikan kawasan hijau. Di masa Wiyogo pula beberapa fly over, underpass, dan tol lingkar luar Jakarta dibangun.

Tahun 1992, Wiyogo digantikan Mayor Jenderal Soerjadi Soedirdja yang pernah menjadi Panglima Kodam Jaya. Tugasnya mengawal Jakarta seperti yang diinginkan Soeharto pun selesai. Wiyogo wafat pada 19 Oktober 2012, tepat hari ini 8 tahun lalu.

Baca juga artikel terkait GUBERNUR JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Irfan Teguh
DarkLight