tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menginginkan agar wacana penggantian rumah dinas (rumdin) DPR dengan uang tunjangan dikaji ulang sebelum benar-benar direalisasikan.
Baidowi menyatakan, DPR harus menghitung jumlah biaya perawatan rumdin di Kalibata selama ini, lalu dibandingkan dengan biaya tunjangan pengganti dalam setahun.
"Ketika didapat angka perbandingan maka bisa dilihat lebih hemat biaya yg mana apakah dengan rumdin atau uang pengganti?" kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (27/4/2018).
Menurut Baidowi, jika biaya pengganti lebih besar ketimbang biaya perawatan, maka rumdin tidak perlu dihapus. Sebaliknya, jika perawatan lebih besar, maka rumdin harus diganti dengan tunjangan.
"Di era sekarang ini sikap transparansi dalam hal keuangan dibutuhkan publik," kata Baidowi.
Akan tetapi Baidowi menyatakan, saat ini rumdin DPR memang jarang ditempati pemiliknya yang lebih sering di daerah asalnya ketimbang di Jakarta, tapi biaya perawatan tetap berjalan setiap bulan.
Wacana mengganti rumdin dengan tunjangan bulanan pertama kali disampaikan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Menurutnya, pimpinan DPR saat ini tengah mengusulkan secara informal menerapkan kebijakan tersebut.
Bambang menyatakan wacana tersebut muncul untuk menghemat pengeluaran anggara DPR. Karena, selama ini rumdin DPR jarang ditempati, tapi biaya perawatannya terus membengkak. Ia juga menyatakan terdapat wacana lain mengganti rumdin dengan apartemen.
Namun, wacana tersebut mendapatkan penolakan dari Wakil Ketua Umum Demokrat, Roy Suryo. Ia menyatakan tunjangan bulanan justru membuat anggaran semakin membengkak.
Anggota Komisi I DPR tersebut pun bersepakat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang menyatakan lebih baik rumdin DPR tetap dipertahankan.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
