Wasekjen PKS: Abdul Somad Opsi Kedua Cawapres Prabowo Selain Salim

Hasil Ijtima Ulama yang merekomendasikan Salim dan Somad sebagai cawapres Prabowo masih belum berubah dan masih berlaku sampai saat ini.

Reporter: M. Ahsan Ridhoi

Terbit 2 Aug 2018 12:38 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Dai kondang ustaz Abdul Somad (UAS) memberikan tausiyah pada acara Tabligh Akbar di Serpong, Tangerang, Selatan, Banten, Rabu (11/7/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

tirto.id -

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Abdul Hakim menyebut ustaz Abdul Somad tetap menjadi opsi kedua setelah Salim Segaf al-Jufri untuk diusung partainya sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, meskipun yang bersangkutan sudah menyatakan tidak bersedia.

Karena, menurut Hakim, hasil Ijtima Ulama yang merekomendasikan Salim dan Somad sebagai cawapres Prabowo masih belum berubah dan masih berlaku sampai saat ini.

"Kan rekom Ijtima Ulama dua pilihan pasangan. Yang manapun yang dipilih oleh Prabowo insyaallah barokah," kata Hakim kepada Tirto, Kamis (2/8/2018).

Hakim pun memastikan PKS tetap serius menyuarakan hasil Ijtima Ulama kepada partai-partai koalisi dan Prabowo Subianto. Menurutnya, jika tidak dipenuhi, keputusan lebih lanjut dikembalikan ke Majelis Syuro PKS.

Namun, Hakim tidak mau menjawab saat ditanya kemungkinan-kemungkinan langkah yang akan diambil Majelis Syuro PKS. Ia hanya menjawab "pertanyaannya terlalu canggih."

Dalam hal ini, Hakim berharap Indonesia mempunyai pimpinan nasional yang dicintai umat dan ulama. "Semoga kebarokahan dan happy ending untuk umat, bangsa dan negara," kata Hakim.

Sampai saat ini masih terjadi tarik ulur perihal cawapres pendamping Prabowo. PKS bersikeras mengusung Salim dan Somad, tapi mantan Danjen Kopassus tersebut belum memberikan isyarat bakal menerimanya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan belum tentu menyepakati hasil Ijtima Ulama.

"Rekomendasi itu adalah rekomendasi. Alat. Marilah kita pelajari hasil Ijtima itu, klausul demi klausul," kata Prabowo usai melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus DPP dan Majelis Syuro PKS terkait hasil ijtima tersebut di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Sementara, menurut Prabowo, perkara memilih cawapres adalah hal krusial yang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan satu sumber rekomendasi saja. Melainkan, menurutnya, membutuhkan banyak rekomendasi dan masukan dari pelbagai pihak lainnya, termasuk Demokrat yang telah menyatakan berkoalisi dengan Gerindra dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam yang penting di negeri ini.

Dalam hal ini, Prabowo juga menegaskan yang berhak memutuskan cawapres pendampingnya adalah partai politik. Karena, menurutnya, sistem politik di Indonesia menyatakan hanya partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres.

"Kami hargai jajak pendapat dan masukan. Tapi keputusan akhir ada di parpol. Jadi Ijtima pun rekomendasi. Tapi keputusan tetap melalui parpol. Jadi ini harus kami perhatikan," kata Prabowo.