Wapres JK Usul Ada Indeks yang Mengukur Pengamalan Pancasila

Oleh: Irwan Syambudi - 15 Agustus 2019
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan perlu ada indeks yang dapat menunjukkan seberapa besar angka pengamalan Pancasila di masyarakat.
tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan perlu ada indeks yang dapat menunjukkan seberapa besar angka pengamalan Pancasila di masyarakat.

"Pancasila kita kasih indeks saja, contohnya coba survei nasional. Jadi kalau angka 1-100 bangsa ini tingkat Pancasila-nya berapa?" kata Wapres JK saat menjadi pembicara kunci di Kongres Pancasila ke-XI di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (15/8/2019).

Dengan adanya indeks tingkat pengamalan Pancasila, maka, kata JK, dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun program. Misalnya, jika dari lima sila ada bagian yang dinilai memiliki indeks yang rendah maka perlu diperbaiki.

Misal untuk sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, untuk sila pertama itu sudah baik karena JK menilai saat ini tingkat keagamaan, tingkat kesalehan makin tinggi di segala agama.

Sila kedua tentang Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dia mencontohkan bisa diukur dari seberapa banyak orang yang membayar pajak, membayar zakat, atau membina orang miskin.

"Bisa juga dipakai gini rasio. Kalau semakin tinggi gini rasionya berarti cara kita bertindak tidak manusiawi tidak adil, ada hubungannya dengan sila kelima," kata JK.

Menurut JK, adanya indeks pengamalan Pancasila, menurutnya, memungkinkan setiap orang juga dapat dinilai seberapa Pancasilais dia.

"Apabila kita mempunyai indeks, per orang juga bisa kita hitung kepancasilaannya," katanya.

JK mencontohkan soal pengamalan Pancasila pada dirinya sendiri. Sambil berkelakar, sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), ia tentunya rajin ke masjid dengan begitu telah mengamalkan sila pertama.

Pun demikian dengan sila-sila lainnya termasuk sila ketiga Persatuan Indonesia. Ia mengatakan telah menyatukan bangsa Indonesia dengan menjadi mediator dari sejumlah konflik yang pernah terjadi.

"[Sila ke-4] dalam memimpin negara, saya demokratis, saya musyawarah. [Sila ke-5] Keadilan Sosial kami berusaha lah seperti itu," ujarnya.

"Jadi kasih indeks di posisi mana. Jangan kita bicara falsafah dari falsafah. Ini masalahnya kan Pancasila falsafah bangsa, difalsafahkan lagi," tambahnya.


Baca juga artikel terkait IDEOLOGI PANCASILA atau tulisan menarik lainnya Irwan Syambudi
(tirto.id - Politik)

Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Maya Saputri
DarkLight