tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengalihkan fokus kebijakan perlindungan sosial ke pemberdayaan untuk mendorong produktivitas masyarakat, sehingga tidak lagi berbasis pada bantuan. Untuk mendukung upaya ini, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak perguruan tinggi menjadi mitra yang kritis dan objektif.
"Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami membutuhkan kampus sebagai mitra yang objektif dan kritis untuk membangun model-model pemberdayaan yang kontekstual," kata dia.
Wamensos Agus Jabo mengutarakan ajakan tersebut di hadapan sejumlah mahasiswa, dosen, dan civitas akademika, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Kamis (08/05/2025).
Agus Jabo menerangkan, keterlibatan kampus dalam membangun program pemberdayaan memiliki kaitan dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dia mengingatkan, pengabdian masyarakat bisa menjadi sarana perguruan tinggi mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan sosial.
Dia menambahkan, Kemensos berfokus pada program pemberdayaan dengan tujuan mendorong transformasi mindset masyarakat miskin, dari penerima bantuan berubah menjadi produktif. "Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga mentalitas," dia menegaskan.
Upaya meningkatkan program pemberdayaan itu dibarengi dengan pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi acuan tunggal untuk seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Agus Jabo optimistis, dengan kehadiran data akurat di DTSEN, pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem secara lebih tepat. Dengan begitu, proses pengentasan kemiskinan di Indonesia pun bisa dipercepat.
Saat ini, dia mencatat, sekitar 24 juta masyarakat Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan. Dari jumlah itu, 3,17 juta di antaranya tergolong miskin ekstrem.
"Presiden menargetkan angka kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026 dan angka kemiskinan turun di bawah 5 persen pada 2029. Ini bukan kerja satu kementerian, tapi kerja bersama, termasuk dengan kampus seperti Unimus," ujar Agus Jabo.
Salah satu wujud kolaborasi tersebut ialah pengembangan desa model pemberdayaan. Agus Jabo mencontohkan, di Banyumas, saat ini ada sembilan desa yang memproduksi kerajinan daur ulang seperti anyaman dari eceng gondok dan kotak sampah ekspor, yang melibatkan warga setempat secara aktif.
Agus Jabo juga menyoroti pentingnya intervensi yang komprehensif pada kelompok rentan, termasuk Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia. Program pelatihan, atensi, dan penguatan ekonomi kini terus digencarkan dengan kolaborasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga lain.
"Kita kawal sampai mereka benar-benar berdaya. Meskipun jumlah bantuannya tidak besar, yang terpenting adalah dampak berkelanjutan melalui perubahan mindset dan kemandirian ekonomi," ujar dia.
Agus Jabo menutup kuliah umumnya dengan ajakan konkret, yaitu menyinergikan program pendampingan desa yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan program Kemensos. "Dari situ, kita bangun model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya menyentuh ekonomi, tapi juga martabat bangsa," tegas dia.
Menanggapi pemaparan dari Wamensos Agus Jabo, salah satu civitas akademika Unimus, Prima, mengapresiasi langkah-langkah Kemensos mengembangkan program pemberdayaan sosial.
"Saya sangat mengapresiasi terobosan Kemensos, dalam hal ini perubahan pendekatan dari berbasis jaminan sosial menuju pemberdayaan sosial," kata Prima.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id



























