tirto.id -
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan bahwa kebijakan insentif untuk pengusaha oleh pemerintah juga harus berimbas pada kesejahteraan buruh.
"Kebijakan insentif pada pengusaha dikaitkan dengan perbaikan penghasilan buruh, jangan hanya untuk pengusaha saja tapi memberikan manfaat juga ke buruh," ujarnya saat membuka seminar tentang evaluasi system ketenagakerjaan era Jokowi – JK di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta, Kamis, (24/3/2016).
Mahyudin mencatat tiga masalah utama yang harus dituntaskan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan buruh.
"Misalkan, pendapatan..., sebenarnya termasuk rendah. Kalau kita hitung inflasi, jumlahnya 10 persen, kenaikan upah minimum tidak lebih dari 10 persen. Upah naik, tetapi tidak mengurangi daya saing usaha," tandasnya.
Masalah kedua adalah kepastian tersedianya lapangan kerja, khususnya status para tenaga kontrak yang semestinya bisa memperoleh status tetap secara bertahap.
Masalah ketiga adalah mencakup jaminan hari tua.
"Terkait jaminan sosial, misalkan jaminan hari tua, sistem pajak progresif, itu mengurangi pendapatan dari buruh, ini yang harus kita bahas," pungkasnya.
Terakhir, Mahyudin menegaskan bahwa pemerintah masih harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi seluruh pihak terkait untuk bersama-sama meemecahkan masalah kesejahteraan buruh.
Seminar mengenai evaluasi ketenagakerjaan pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi persaingan global ekonomi ini diselenggarakan melalui kerja sama Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan MPR RI. (ANT)
