tirto.id - Presiden Joko Widodo bersama rombongan sejumlah menteri dan wartawan menyambangi calon lokasi ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, pada Selasa kemarin (17/12/2019).
Lokasi yang dikunjungi Jokowi tepatnya adalah kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI). Kawasan ini berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Setelah melakukan kunjungan tersebut, Jokowi mengungkapkan visinya mengenai wajah lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur jika nanti sudah selesai dibangun dan menjadi pusat pemerintahan.
"Kawasan itu akan menjadi kawasan yang hijau dan penuh dengan oksigen, tidak ada polusi tidak ada limbah, yang ada adalah banyak orang berjalan kaki, banyak orang naik sepeda, banyak orang naik transportasi umum, bebas emisi, yang ada adalah mobil-mobil listrik yang sudah zero emission. Saya kira bayangannya itu," kata Jokowi kepada wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019) sebagaimana dilansir Antara.
Jokowi juga menilai calon lokasi ibu kota baru Indonesia tersebut layak untuk menjadi pusat pemerintahan. Dia pun optimistis banyak praktisi perencanaan kota tertarik dengan kawasan tersebut, meski wilayahnya berbukit.
"Setelah melihat kemarin, justru kalau kita bawa urban planner atau arsitek ke lokasi, kalau ditanya saya jamin mereka akan senang sekali dengan kondisi naik turun seperti itu, karena akan lebih cantik dan indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, kawasan Sepaku juga terbilang lumayan dekat dengan Balikpapan, salah satu kota besar yang berada di sekitar lokasi ibu kota baru.
"Kemarin kita memang jalan memutar selama 2,5 jam, tapi kalau tol sudah jadi maka dapat dilangsungkan dari Balikpapan ke Sepaku, paling 30 menit sampai," jelas Jokowi.
Menurut Jokowi pemandangan di ibu kota baru juga akan terlihat menarik karena posisinya menghadap ke teluk. Sementara waktu tempuh dari lokasi ibu kota baru menuju ke teluk tersebut sekitar 20-30 menit.
"Artinya itu lebih mempercantik kawasan itu," ujarnya.
"Ini adalah kawasan hutan industri yang akan lebih dihijaukan dan saya sudah perintahkan menteri kehutanan dibuat kebun bibit 'nursery', 100 hektare yang mungkin memuat jutaan bibit di situ," tambah Jokowi.
Dia pun memastikan tidak akan ada klaster industri maupun pabrik yang dibangun di lokasi ibu kota baru. Selain itu, kata dia, konservasi lingkungan akan menjadi daya tarik ibu kota baru.
Hal ini karena selain berencana menanam jutaan pohon di kawasan ibu kota baru, pemerintah juga menyiapkan banyak bibit mangrove. Kata Jokowi, pemerintah akan menyiapkan bibi-bibit pohon yang cepat tumbuh maupun jenis-jenis asli dari kawasan ibu kota baru.
"Kami ingin memperbaiki lingkungan karena sudah banyak yang rusak dan ini akan menjadi daya tarik bagi ibu kota ini, seperti ada kawasan konservasi bekantan," kata Jokowi.
Dia mencontohkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kini sudah menyiapkan rencana pembentukan kebun bibit seluas 100 hektar.
"Ini baru mencari tempat datar sehingga akan disiapkan bibit, baik yang fast growing seperti ekaliptus, akasia dan juga ada pohon-pohon asli di sini seperti kampar, kapur, ulin, bengkirai," kata dia.
Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan lokasi ibu kota baru Indonesia berada di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Wilayah yang bakal menjadi pusat pemerintahan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare. Adapun kawasan inti ibu kota baru seluas 56 ribu hektare.
Rencananya kawasan ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster. Misalnya, klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep smart city dan forest city. Oleh sebab itu, dia mengklaim pembangunan ibu kota baru akan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
"Kebijakan yang akan diputuskan, tentunya tetap dengan menjaga habitat, terutama orangutan dan bekantan, serta pemulihan lingkungan alam dan penanganan bekas tambang," kata Siti.
Pemerintah pun telah mengadakan sayembara gagasan desain ibu kota baru. Lomba ini sudah dibuka sejak awal Oktober 2019. Pemenang sayembara ini bakal diumumkan pada 23 Desember mendatang.
Sesuai dengan penjelasan Jokowi, pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota, paling lambat di Januari 2020. Kemudian, perumusan dan revisi undang-undang terkait ibu kota bakal dilakukan melalui skema omnimbus law, dengan target selesai pada 3 bulan setelah Januari 2020.
Lalu, pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) ditargetkan sudah rampung. Dengan begitu, proses land clearing dan pembangunan infrastruktur dapat dijalankan mulai tahun depan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan gedung-gedung di klaster pemerintahan sudah selesai pada 2023.
Editor: Agung DH
