tirto.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, isu penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah tak relevan untuk digunakan. Sebab, Fahri mengatakan, saat ini Indonesia sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), jadi tidak membutuhkan lagi GBHN sebagai rencana pembangunan Indonesia.
"Sudah ada Pancasila, UUD 1945, ini adalah konstitusi dan dasar negara. Sekarang GBHN itu apa. Di bawahnya itu ada RPJM, RPJMN. GBHN itu siapa yang bahas. Sistem ini yang enggak kena [tak relevan]," kata dia.
Sehingga, Fahri mengatakan GBHN tidak perlu dihidupkan kembali. "Ada Pancasila, ada UUD. Selanjutnya adalah visinya dan janji presiden di depan rakyat. Maka itu dia dipilih langsung. Sekali lagi ya, kalau kita tidak mengubah sistem pemilihan, GBHN tidak relevan. Kecuali presiden dipilih MPR," kata dia.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, sebagian besar anggota DPD sudah sepakat dengan adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut dia, hal itu merupakan kesepakatan bersama.
"Itu hasil seluruh fraksi DPD yang ada di MPR. Kita sepakat perlu, amandemen terbatas untuk model GBHN. Itu sudah jadi dan selesai, kita nanti akan rapat akhir masa sidang, dan akan diserahkan kepada MPR yang akan datang," kata pria yang kerap disapa Zulhas ini kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyatakan para anggota parlemen tidak mempertimbangkan lagi keputusan tersebut. MPR, kata dia, sekarang sudah bulat dan tidak akan goyah. Keputusan berikutnya akan diserahkan sepenuhnya pada MPR mendatang.
"Ya terserah MPR nanti," tegasnya.
Zulhas menyampaikan, tidak ada usaha lobi dari PDI-P. Meski Jokowi tidak setuju, partai pengusungnya justru mendukung penuh. "Enggak ada lobi. Ini soal keputusan politik, nanti MPR yang akan datang ditentukan oleh 600-700 orang, bukan soal pimpinan saja," katanya lagi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
