tirto.id - Donald Trump menjadi presiden pertama AS yang mengunjungi Vietnam di tahun pertama kepemimpinannya. Kehadiran Trump di Vietnam termasuk dalam agenda lawatan Trump selama 12 hari di Asia.
Jepang adalah negara pertama yang dikunjungi Trump dalam rangkaian lawatan tersebut. Trump kemudian terbang ke Korea Selatan untuk membentuk front bersama guna menghadapi rezim Kim Jong-un. Sebelum ke Vietnam Trump mengunjungi Cina untuk menekan Presiden Xi Jinping agar lebih keras terhadap Korea Utara.
Baca juga:Vietnam yang Membuka Pintu untuk Pasar Bebas
Kunjungan Trump ke Vietnam sekaligus menghadiri acara puncak KTT APEC yang berlangsung di kota Danang. Kehadiran Trump di Vietnam menandai hubungan kedua negara yang kian erat setelah Perang Vietnam yang sempat merenggangkan hubungan kedua negara.
Sejarah Hubungan Kedua Negara
Hubungan diplomatik AS dan Vietnam sudah dimulai sejak tahun 1950. Hubungan yang baik itu hancur setelah meletusnya Perang Vietnam pada 1950an hingga 1975. Saat itu, Vietnam terbagi antara Utara dan Selatan pada 1954.
Amerika Serikat memilih mempertahankan Kedutaan di Vietnam Selatan di Ho Chi Min dan tak mengakui wilayah Vietnam Utara. Namun, pada 1957 gerilya komunis mulai marak di selatan, didukung bantuan senjata dan personel dari Vietnam Utara.
Baca juga: Ho Chi Minh: Bapak Komunis Asia Tenggara
Pada 1965, sekitar 200.000 tentara AS tiba di Vietnam Selatan. Jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada April 1969 dengan jumlah 543.400 personel. AS menghabiskan lebih dari $140 miliar untuk perang Vietnam.
Namun, Vietnam Selatan kepada Komunis Vietnam Utara pada tahun 1975. AS juga menutup kedutaannya dan mengevakuasi semua personel Kedutaan Besar. Perang ini menjadi sejarah kelam AS karena tak dapat mempertahankan Vietnam Selatan dari pengaruh komunis dan hampir 60 ribu personel militer AS tewas.
Dua wilayah itu akhirnya kembali disatukan di bawah pemerintahan komunis. Hubungan Vietnam-AS diwarnai pemberlakuan embargo ekonomi dari Paman Sam. Beberapa tahun kemudian, muncul isu normalisasi hubungan kedua negara tetapi terhalang oleh invasi Vietnam ke Kamboja. AS memberikan syarat Vietnam menarik diri dari Kamboja supaya normalisasi hubungan dapat dimulai.
Hubungan kedua negara kian renggang saat AS kembali menjatuhkan embargo penjualan senjata pada 1984. Hubungan AS-Vietnam berangsur membaik setelah pada 1994 AS mencabut embargo ekonomi ke Vietnam dan pada 1995 secara formal kedua negara memproklamirkan kembali hubungan diplomatik.
Baca juga:Tantangan Kebijakan Trump di Asia
Hubungan kedua negara kian erat saat 2000 Bill Clinton mengunjungi Vietnam dan menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di negara tersebut. Normalisasi juga terus dilakukan George W. Bush yang melawat ke Vietnam pada 2006.
Demikian pula di bawah kepemimpinan Barack Obama. Kedua negara membentuk kemitraan penuh pada 2013 untuk meningkatkan hubungan bilateral. Guna mendorong kemitraan ini, Menteri Luar Negeri John Kerry mengumumkan akan mengembangkan kapasitas maritim dengan membantu Vietnam meningkatkan unit patroli pesisir Vietnam.
Kemitraan itu juga membuka kerja sama energi antara perusahaan AS yaitu General Electric dengan perusahaan Vietnam Cong Ly Company. Hanoi turut berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP) meski kini AS telah memilih untuk meninggalkan kerja sama multilateral tersebut.
Selain itu, sektor pendidikan, HAM dan perubahan iklim juga masuk dalam kemitraan penuh tersebut. Kemitraan AS Vietnam makin solid saat Obama mencabut embargo senjata pada 2016. Berbagai laporan mengaitkan keputusan AS dengan kebijakan Cina di Laut Cina Selatan. Namun, hal tersebut ditepis Obama.
Baca juga:Kandasnya TPP di Tangan Donald Trump
"Ini didasarkan pada keinginan kami untuk menyelesaikan proses panjang menuju normalisasi dengan Vietnam," kata Obama.
Kunjungan Trump ke Vietnam
Ketika AS dipimpin Obama, hubungan kedua negara terus berkembang. Kehadiran Cina di Laut Cina Selatan telah menghangatkan hubungan bilateral kedua negara. Di era Trump, meski diawali dengan kegelisahan akan keengganan Trump untuk terlalu terlibat di Asia karena kebijakannya “America First,” kehadiran sang presiden berambut oranye di Vietnam menunjukkan sinyal positif akan perkembangan hubungan kedua negara.
Sejumlah analis mengaitkan kunjungan Trump ke Vietnam dengan isu Laut Cina Selatan. Vietnam yang terlibat sengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan tentu membutuhkan campur tangan AS. Kedua negara bahkan telah sepakat untuk memperkuat pertahanan maritim AS-Vietnam, salah satunya dengan memberi bantuan berupa kapal penjaga pantai untuk Vietnam.
"Kunjungan resmi Presiden Donald Trump di Hanoi penting bagi Vietnam untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di wilayah tersebut, mengingat meningkatnya kekuatan Cina setelah Kongres Partai Komunis Cina ke-19," kata Le Dang Doanh, mantan penasihat ekonomi untuk pemerintah.
Meningkatnya hubungan AS-Vietnam tak lepas dari menguatnya pengaruh Cina di sekitar Laut Cina Selatan karena menurunnya perhatian AS di kawasan tersebut. Menurut laporan ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura yang mensurvei pemerintah, perwakilan bisnis wartawan dan akademisi menemukan 75 responden melihat bahwa pemain utama dan berpengaruh saat ini adalah Cina, bukan AS. Survei ini dirilis pada Maret 2017.
Baca juga:Tamatnya Riwayat TPP
Oleh sebab itu, Prashanth Parameswaran dari The Diplomat mengungkapkan bahwa kunjungan ini dapat menjadi kesempatan Trump untuk menunjukkan komitmen AS guna menepis ketidakpastian kebijakan pemerintahan Trump akibat sulit diprediksinya kebijakan Trump sehingga mengurangi pengaruh AS di kawasan Laut Cina Selatan.
Namun Huong Le Thu dari Lowy Institute punya pandangan berbeda. Kedatangan Trump ke Vietnam tak secara otomatis memberi kejelasan bahwa Gedung Putih akan menyokong Vietnam di Laut Cina Selatan.
Menurut Huong, langkah Trump di Laut Cina Selatan masih belum dapat diprediksi. Pasalnya, Trump berkepentingan mendorong Cina untuk tegas terhadap Korea Utara. Apalagi isu Korea Utara lebih banyak menyita perhatian AS. Sehingga hingga saat ini, kebijakan Trump masih abu-abu untuk Vietnam khususnya dan Asia Tenggara umumnya.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Windu Jusuf
