tirto.id - Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, mengungkapkan, pihaknya akan membawa masalah infrastruktur venue olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Sumatera Utara dan Aceh ke penegak hukum. Dito mengakui mendapat banyak aduan dari atlet PON dan masyarakat yang mengeluhkan mengenai fasilitas venue olahraga yang tak layak.
Dia ingin membawa masalah itu ke penegak hukum karena dalam panitia PON di dalamnya terdapat Satgas untuk Pendampingan Tata Kelola yang akan dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono. Dito ingin penegak hukum menyelidiki para kontraktor pembangunan yang menurutnya punya andil tanggung jawab terhadap masalah venue olahraga.
“Untuk masalah ini kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke Kejaksaan Agung di Jamintel dan juga Bareskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini yang namanya pengerjaan ini harus sesuai spek dan 100% harus sesuai yang dibutuhkan dan pastinya harus sesuai kontrak juga," kata Dito di Komplek Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Dito menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan wewenang untuk berkoordinasi dengan penegak hukum sesuai dengan aturan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2024.
“Pastinya ini akan bertugas secara maksimal dan semuanya akan kita tindak tegas," kata dia.
Dia juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan PON kali ini menjadi yang pertama kali melibatkan dua provinsi secara bersamaan. Selain itu, kondisi geografis di dua provinsi tersebut saling berjauhan satu sama lain sehingga menyulitkan panitia dan atlet PON dalam mengakses lokasi venue olahraga.
“Ya pastinya ini juga kita lihat situasinya ini adalah PON dengan koordinasi terbanyak pertama ini dua provinsi dan melibatkan kabupaten-kota yang sangat banyak,” kata Dito.
Selain itu, terdapat masalah geopolitik yang ada di dua provinsi tersebut karena birokrasi yang kerap berganti saat proses pelaksanaan PON dilakukan. Seperti pergantian gubernur dan penjabat gubernur yang terjadi saat proses PON disiapkan.
“Pastinya adanya adaptasi yang harus kita akui bayangkan Aceh dan Sumut tiga kali pergantian gubernur dan penjabat gubernur, nah inilah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi,” kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
