tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, membuka wacana untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada kelas menengah saat tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen. Wacana tersebut dia lontarkan sebagai respons atas kekhawatiran adanya penambahan jumlah warga miskin usai PPN dinaikkan.
"Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya, misalnya, berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).
Cak Imin menjelaskan bahwa saat ini wacana perluasan bansos tersebut sedang dibahas di internal pemerintahan.
"On going process," kata dia.
Dalam keterangannya, Cak Imin menyebut bahwa jumlah warga miskin ekstrem adalah 2,3 juta alias 0,8 persen dari populasi Indonesia. Sementara itu, jumlah warga miskin tercatat 23-24 juta atau 8,3 persen dari populasi.
Dirinya mendorong adanya berbagai jenis bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat.
"Kami dorong menjadi berdaya. Nah, dari situ mulai dari jenis bantuan kami evaluasi, kemudian cara kerjanya, mekanismenya, dan yang lebih penting lagi agar program-program pemberdayaan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengamati data bansos yang ada.
"Sekarang yang penting dipastikan datanya dulu. Kalau datanya sudah clear nanti untuk apa saja itu dulu," kata Gus Ipul.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
