Menuju konten utama

Cak Imin Berharap Anggaran Bansos 2025 Naik Jadi Rp100 Triliun

Dia optimistis anggaran bansos bisa naik setelah efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga terlaksana.

Cak Imin Berharap Anggaran Bansos 2025 Naik Jadi Rp100 Triliun
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan harapannya agar dana bantuan sosial (bansos) untuk tahun depanbisa ditingkatkan menjadi Rp100 triliun.

Cak Imin menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Kami berharap ini sukses dan paling tidak kami berdoa, 2025 ini, akan ada tambahan bantuan sosial semoga bisa sampai Rp100 triliun," kata Cak Imin, Kamis.

Dia optimistis kenaikan anggaran bansos dapat terjadi karena Presiden Prabowo Subianto telah menjanjikan adanya efisiensi anggaran dari seluruh kementerian dan lembaga.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas, menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," kata dia.

Cak Imin juga menyinggung soal kondisi kemisikinan di Indonesia yang oleh pemerintah sebelumnya belum berhasil ditekan hingga 0 persen. Dia berharap target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan menjadi 0 persen di 2029 dapat dilaksanakan.

"Hari ini, kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem 0 persen. 2029 kita upayakan itu terjadi dan bisa terjadi apabila kita semua berdaya mengatasi keadaan kita," kata Cak Imin.

Selain mengharapkan adanya peningkatan dana bansos, Cak Imin juga mengharapkan adanya sinkronisasi data tunggal kesejahteraan sosial (DTKS). Dia menegaskan kepada kepala daerah untuk bekerja sama dengan BPS dalam sinkronisasi data tersebut.

"Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS," kata dia.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN BANSOS atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi