tirto.id - Polisi ikut bantuan kendali operasi (BKO) ke DKI Jakarta untuk pengamana Pemilu 2019 mulai dipulangkan ke kesatuan masing-masing. Jumlahnya terdiri atas 6.400 Brimob dan 1.200 Sabhara. Totalnya mencapai 7.600 personel
Hal ini terkait dengan rangkaian pemilu yang telah selesai setelah KPU menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019.
"Hari ini sudah mulai ada yang kembali ke daerah, sampai nanti pertengahan bulan ini. Sebab tidak mungkin 7.000 ribu personel pulang bersamaan," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (2/7/2019).
Pemulangan personel BKO ini, kata dia, karena eskalasi keamanan berkurang. Sehingga saat pelantikan presiden dan wapres terpilih diamankan dari personel di DKI Jakarta.
"Jadi, total anggaran selama bulan April [kampanye dan pencoblosan] hingga awal Juli [usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih] seluruhnya Rp178 miliar," jelas Dedi.
Anggaran ini untuk konsumsi, sewa peralatan, dukungan kendaraan bermotor dan biaya bagi personel polisi yang ditugaskan di Ibu Kota.
Dedi juga menyatakan, terkait isu dana Rp3 triliun dari Kementerian Keuangan merupakan untuk keseluruhan Operasi Mantap Brata dari tahapan awal pada Agustus 2018 hingga pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019 mendatang.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Zakki Amali
