Usai IMF-WB, Pemerintah Siapkan Skema Peningkatan Human Capital

Topik pengembangan human capital menjadi salah satu dari 7 topik lain yang dibahas saat pertemuan IMF-World Bank.

Terbit 17 Oct 2018 05:46 WIB,

Waktu baca ±3 menit

Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan ASEAN Leaders Gathering yang diikuti para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN, sekjen ASEAN, direktur pelaksana IMF, presiden Grup Bank Dunia, sekjen PBB di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal

tirto.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema (platform) untuk dapat meningkatkan kualitas human capital (modal intelektual) yang dapat diterapkan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, pemerintah Indonesia memiliki banyak PR dalam meningkatkan modal intelektual yang bersifat kolektif berupa kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang.

Topik pengembangan human capital ini, menjadi salah satu dari 7 topik lain yang menjadi pembahasan dalam penyelenggaraaan Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) -World Bank (WB) di Bali dari 8 hingga 14 Oktober lalu.

"Kita perlu meningkatkan kualitas human capital dengan action yang sifatnya sektoral, karena itu akan jadi platform kita yang baru, bahkan ke daerah juga. Jadi, platform yang baru untuk daerah memperbaiki kualitas human capital Indonesia," ujar Suahasil di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada Rabu (17/10/2018).

Suahasil menyebutkan human capital index yang diluncurkan World Bank mencatat bahwa Indonesia berada pada posisi 0,53 dalam skala 1.

"Itu dihitung dari seluruh human capital index seluruh negara yang komponennya, yaitu pertama, survivalability, bagaimana bayi bisa survive sampai 5 tahun, yang merupakan periode rentan," ujarnya.

Kemudian pemerintah harus memenuhi klasifikasi human capital dari aspek pendidikan. Tidak hanya lamanya pendidikan, tapi kualitas sekolah. Selain itu juga pemenuhan aspek kesehatan.

"Bukan hanya kemungkinan sampai 60 tahun, tapi soal stunting (kerdil). Apabila, seorang anak kerdil maka, perkembangan fisik, otak, sangat terkendala untuk berkembang secara normal," ujarnya.

Tujuh topik lain yang dibahas saat IMF yaitu pertama, kondisi perekonomian global yang diprediksi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Semula pertumbuhan ekonomi global 2018 diprediksi 3,9 persen, akan melambat menjadi 3,7 persen karena adanya ketidakpastian global.

Kedua, mengenai penanganan urbanisasi. Pemerintah Indonesia bersama dengan World Bank melakukan kajian pemanfaatan urbanisasi untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan tingkat urbanisasi meningkat di seluruh negara di dunia, kemudian, diperhitungkan bahwa urbanisasi menawarkan efisiensi.

"Menawarkan proses pertumbuhan ekonomi jadi lebih smooth, efisien, menawarkan peningkatan pendapatan. Bagaimana mengelola urbanisasi di dunia, ini yang menjadi studi yang masih berlanjut," ujarnya.

Ketiga, prakarsa Bali Financial Technology(FinTech) Agenda. Dalam forum tersebut menghasilkan 12 prinsip FinTech.

"Mulai dari menyediakan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan itu, mendorong produktivitas, menciptakan lingkungan produktif, mereduksi hambatan ketimpangan akses keuangan, sampai perlindungan konsumen. Juga bagaimana menciptakan level of playing field yang sama antar negara, antarkelompok masyarakat," paparnya.

Keempat, strategi penanganan bencana. Hal ini penting karena Indonesia rentan terjadi bencana gempa, banjir, kebakaran, serta tsunami. Salah satu caranya dengan diadakannya asuransi terhadap barang milik negara (BMN).

"Kami akan membangun mekanisme pooling fund. Jadi, enggak lagi begitu bencana datang, baru cari-cari (dana bantuan). Kami akan buat mekanisme bahwa kami mempersiapkan diri. Kami mulai dulu untuk pilot project, dan kemudian diperbesar sampai ke barang milik daerah. Siapa yang bayar, perusahaannya, bagaimana preminya, dan sebagainya," ujarnya.

Kelima, penanganan perubahan iklim. "Indonesia akan membuat BLU (Badan Layanan Umum) untuk lingkungan hidup. Perpres 77/2018 (tentang Pengelolaan Dan Lingkungan Hidup) dan itu establish terhadap BLU lingkungan hidup dan akan diisi oleh aktivitas yang akan kami desain," ujarnya.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan aktivitas pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Mekanisme pendanaannya, bukan hanya dari APBN, tapi private sector (swasta), baik dari domestik dan dunia internasional.

Keenam, pembiayaan proyek infrastruktur. Lalu kedelapan, mengenai kesepakatan capital package.

"Capital package adalah suatu aktivitas yang sudah dimulai beberapa tahun lalu untuk WB meningkatkan kapitalnya dalam rangka WB bisa membantu lebih banyak lagi negara dengan bantuan yang lebih besar, dengan kemampuan memperbaiki kondisi world people poverty," ujarnya.