Menuju konten utama

Update Vaksinasi Indonesia Hari Ini: Data Penerima per 10 Agustus

Data jumlah penerima vaksin dosis pertama di Indonesia telah mencapai lebih dari 52 juta orang per 10 Agustus 2021. 

Update Vaksinasi Indonesia Hari Ini: Data Penerima per 10 Agustus
Petugas kesehatan memeriksa tekanan darah warga sebelum disuntikkan vaksin COVID-19 di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara, Jumat (6/8/2021). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/wsj.

tirto.id - Vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih terus dijalankan di berbagai daerah untuk mengejar target cakupan peserta sebanyak 208.265.720 warga. Jumlah penerima vaksin corona dosis pertama di Indonesia sudah menembus angka 50 juta orang.

Merujuk data Satgas Penanganan Covid-19, sampai dengan Selasa, 10 Agustus 2021, sebanyak 51.195.551 warga Indonesia sudah menerima suntikan vaksin corona dosis pertama. Dari jumlah tersebut, sejumlah 24.897.580 orang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Dalam sehari terakhir, Satgas mencatat ada penambahan 565.236 penerima vaksin dosis pertama. Adapun peserta vaksinasi dosis kedua bertambah 685.556 orang dalam sehari.

Sementara data di laman vaksin.kemkes.go.id menunjukkan data yang sedikit berbeda mengingat jam update yang tidak sama. Hingga pukul 18.00 WIB, 10 Agustus 2021, detail data yang dilansir laman resmi milik Kementerian Kesehatan (Kemkes) itu adalah sebagai berikut:

  • Jumlah sasaran vaksinasi: 208.265.720 warga
  • 25 per 100 penduduk telah mendapat vaksinasi dosis ke-1
  • Penerima dosis pertama: 52.011.981 warga (24,97 persen)
  • Penerima dosis kedua: 25.529.986 warga (12,26 persen)

Kemenkes akan Audit Pelaksanaan Vaksinasi

Kemenkes melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin dengan menggandeng BPKP serta sejumlah pihak lain.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan audit secara berkala tersebut dilakukan guna memastikan memastikan tidak terjadi penyimpangan terkait sasaran vaksinasi, jumlah, waktu dan kualitas serta jenis vaksin yang didistribusikan.

"Pelaksanaan audit rencananya akan dibantu BPKP. Di level Provinsi/Kabupaten/Kota akan dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri," kata Budi pada 9 Agustus kemarin.

"[Audit ini dilakukan] Agar kami bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera," tambah Budi.

Pemerintah RI telah mengamankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap. Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan/hari.

Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta/hari, Polri 600 ribu/hari, TNI 500 ribu/hari dan 2,5 juta/hari oleh BKKBN. Alokasi vaksin sebesar 80% untuk daerah dan 20% stok pusat.

Stok vaksin akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi. Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi COVID-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang.

"Penetapan alokasi vaksin berdasar prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kami distribusikan ke provinsi, lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka," terang Budi.

Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).

SMILE merupakan platform yang memuat data distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya, mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini dibuat untuk memastikan data milik pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan vaksin corona di tanah air.

Budi meminta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memanfaatkan platform itu dengan melakukan update secara berkala data ketersediaan stok vaksin di wilayahnya. Data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke setiap daerah.

"Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan," ujar Budi.

"Nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kami tak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kami kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai kenyataan yang ada di lapangan," dia menambahkan.

Banner BNPB Info Lengkap Seputar Covid19

Banner BNPB. tirto.id/Fuad

Baca juga artikel terkait VAKSINASI COVID-19 atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Kesehatan
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Iswara N Raditya