tirto.id - Guna menumbuhkan e commerce di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meneken kerjasama pembangunan layanan jaringan serat optik Palapa Ring Paket Barat dengan PT Palapa Ring Barat senilai Rp 1,28 triliun.
Penandatanganan kontrak tersebut itu dilakukan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, (29/2/2016).
"Melalui proyek ini, kami ingin mengurangi ketimpangan infrastruktur antara wilayah Jawa dan luar Jawa," kata Menteri Rudiantara usai acara tersebut.
Untuk diketahui, proyek Palapa Ring sendiri akan membangun jaringan serat optik nasional di daerah-daerah yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia demi pemerataan akses pita lebar (broadband).
Menurut Rudi, Palapa Ring berguna untuk meningkatkan akses informasi dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh peluang-peluang menambah kesejahteraan seperti melalui perdagangan elektronik (e-commerce).
Ada tiga proyek palapa ring, yaitu pertama paket barat yang menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau sampai Kepulauan Natuna dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 kilometer.
Kedua, paket tengah yang menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara (sampai Kepulauan Sangihe-Talaud) dengan panjang kabel serat optik mencapai 2.700 kilometer.
Ketiga, paket timur yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua (termasuk daerah pedalaman) dengan panjang total kabel serat optik 6.300 kilometer.
Untuk proyek palapa ring barat dan tengah, Rudiantara menargetkan dapat mulai dibangun pada tahun 2016 dan bisa beroperasi mulai 1 Januari 2019.
"Sementara untuk timur, pemerintah melakukan tender ulang, diharapkan kuartal ketiga 2016 pemenang tender sudah didapatkan," ujar dia.
Proyek Palapa Ring adalah proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), yaitu pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang dibangun oleh bada usaha.
Dana AP berasal dari dana kontribusi universal service obligation (USO).
"Jadi dengan sistem tersebut, proyek tidak bergantung pada APBN yang memiliki dana pembangunan infrastruktur yang terbatas," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro yang menghadiri penandatanganan kontrak tersebut.
Pada proyek palapa barat, total NPV AP mencapai Rp 1,71 triliun yang akan dibayarkan berkala selama masa konsesi 15 tahun. Pembayaran dijamin kelangsungannya oleh pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero).
