tirto.id - Pada 2016, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan membuat film berjudul Seteru. Laman resmi Kemhan menyebut film yang diarahkan oleh Hanung Bramantyo ini merupakan upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara di kalangan anak muda. Belakangan, tren pembuatan film sejenis tambah populer saja.
Terkait hal tersebut, Divisi Humas Polri sejatinya sudah melangkah lebih dulu dalam menjajal film sebagai cara menggaet milenial. Tercatat sejak 2014, Polri sudah menunjukkan dukungan di sektor perfilman lewat penyelenggaraan Police Movie Festival. Disusul dengan pembuatan sejumlah film polisi, salah satunya berjudul 22 Menit (2018).
Sepanjang tahun 2019, Polri setidaknya sudah mendukung pembuatan tidak kurang dari tiga judul film dengan tema serupa: Pohon Terkenal, Hanya Manusia, dan Sang Prawira. Judul yang terakhir baru dirilis serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 28 November 2019 lalu.
Kondisi semacam ini mengingatkan pada obsesi para penjaga ketertiban umum pada masa Orde Baru dalam memanfaatkan kekuatan persuasi film. Sepanjang masa kekuasaan rezim Soeharto, divisi Polri dan kelompok angkatan bersenjata masing-masing sangat gencar mengkampanyekan keamanan dan ketertiban sosial melalui film-film percontohan.
Sebelum film militer mulai dibuat oleh unit bisnis TNI AD pada dekade 1980-an, polisi sudah lebih dulu membentuk unit usaha dalam tubuh Polri. Tujuannya sederhana: mencari dukungan para penanam modal untuk membuat berbagai film aksi tentang kehebatan polisi memberantas sindikat kriminal.
Bermula dari Krisis Keamanan
Tiga tahun setelah Orde Baru mulai berkuasa, publikasi tentang berita kriminal di Kota Jakarta semakin tidak terbendung. Fakta seputar krisis keamanan Ibukota Jakarta terangkat ke permukaan tatkala surat kabar Pos Kota pertama diterbitkan pada tahun 1970.
Menurut James T. Siegel dalam bukunya Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kejahatan (1998: hlm. 43), Pos Kota lahir untuk mengisi kekosongan bacaan kalangan bawah yang timbul akibat aksi penutupan koran-koran berhaluan kiri. Sebagian besar isinya membahas tentang cerita-cerita konflik yang disajikan dengan gaya apolitis.
Untuk porsi berita kejahatan, lanjut Siegel, koran buatan Harmoko, mantan wartawan Angkatan Bersenjata yang kemudian menjadi Menteri Penerangan ini memiliki sifat aneh yang ditunjukkan melalui upaya redaktur “menyembunyikan penjahat” untuk menyampaikan kesan dramatis.
“Koran ini menempatkan para pelanggar hukum pada posisi menunggu disingkapkan. Ketika seseorang melihat para pembaca Pos Kota di jalanan sedang melototin koran itu, mereka terkesan sedang mengharapkan sesuatu,” tulis Siegel.
“Sesuatu” dalam benak Siegel barangkali mengacu pada kemunculan pihak penegak hukum yang kerap datang belakangan menguak asal muasal kejahatan. Baik dalam cerita kriminal bersambung di Pos Kota maupun film-film kejahatan yang marak pada awal 1970-an, polisi memang selalu muncul di saat terakhir sebagai legitimasi perjuangan sang tokoh utama--yang biasanya orang sipil--menumpas sindikat kriminal.
Salim Said dalam kumpulan tulisan Pantulan Layar Putih (1991: hlm. 96-97) membuktikan kritik tersebut melalui pembacaan film Anjing-Anjing Geladak yang rilis tahun 1972. Film hasil duet sutradara Nico Pelamonia dengan penulis Sjuman Djaja ini mengkisahkan kuli pelabuhan bernama Makbul yang terseret masuk jaringan penyelundupan obat bius.
Menurut Salim, film tersebut menyoal hal yang cukup realitis dalam dunia kriminal yang melingkupi kalangan bawah di pinggiran Jakarta. Seperti umumnya film-film kriminal yang dibuat perusahaan film swasta sepanjang dekade 1970-an, Anjing-Anjing Geladak ditutup dengan kemunculan heroik tokoh-tokoh polisi.
“Cerita [Anjing-Anjing Geladak] berakhir dengan kemenangan polisi juga, meskipun hancurnya tokoh-tokoh penyelundup itu adalah akibat amukan Makbul,” tulisnya.
Bisnis Polisi dalam Metro 77
Film kriminal di masa Orde Baru sejatinya memang telah muncul sejak tahun 1968. Akan tetapi, hingga jelang pertengahan 1970-an, tokoh utama dengan profesi polisi hampir-hampir lepas dari lirikan para pembuat film. Mereka lebih kerap ditempatkan di akhir film dalam sebuah adegan penggerebekan atau tembak-tembakan, seperti yang ditunjukan dalam film kriminal pertama buatan orang Indonesia yang berjudul Djakarta, Hong Kong, Macao.
Kompas (11/6/1974) mengulas, upaya Polda Metro Jaya mengubah paradigma itu dilakukan sejak membuat serial berjudul Metro 77 pada tahun 1974. Serial yang diklaim sebagai serial televisi lokal pertama ini lahir dari dana gabungan antara TVRI dengan TNI AD yang bernaung di bawah payung perusahaan minyak Pertamina.
Serial Metro 77 direncanakan akan mengangkat kisah tentang aksi polisi memberantas penyalahgunaan narkoba. Menurut laporan Kompas (16/9/1974), sebuah tim yang terdiri dari dua orang pejabat polisi dan seorang petinggi Pertamina dikirim ke Hong Kong untuk mempelajari cara kerja sindikat narkotika internasional. Mereka terdiri dari Letnan Kolonel Polisi Jeanne Mandagi, Mayor Jenderal Polisi Abbas Wiranatakusuma, dan J.A.F. Masiruw dari Divisi Humas Pertamina.
Seiring waktu, dana pembuatan serial Metro 77 menggelembung dengan sangat cepat hingga akhirnya pembuatannya mangkrak di tengah jalan. Namun, kegagalan ini tidak membuat Polda Metro Jaya menyerah bikin film. Abbas Wiranatakusuma, yang kala itu juga menjabat Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya, malah mengubah Metro 77 menjadi sebuah unit bisnis pada tahun 1976.
Ketiga orang yang sebelumnya dikirim ke Hong Kong demi menyelidiki cara kerja sindikat narkotika internasional kemudian membawahi perusahaan Metro 77. Abbas sendiri didaulat menduduki posisi Direktur Utama, didampingi Masiruw sebagai Wakil Direktur Bidang Produksi. Sementara, Jeanne Mandagi dipercaya menjadi manajer bidang pemasaran.
Pada masanya, Jeanne dikenal sebagai Polisi Wanita perintis pemberantasan narkoba. Saat ia dan Abbas membangun perusahaan Metro 77, Jeanne sudah mulai bertugas di bidang reserse narkotika Mabes Polri. Jeanne pula yang mendampingi Misbach Yusa Biran menulis naskah film Naga Merah, produksi pertama Metro 77 di tahun 1976.
Cerita film Naga Merah berputar di sekitar aksi tokoh Kapten Edi Rosadi--diperankan oleh Dicky Zulkarnaen--dalam memberantas sindikat narkotika internasional. Banyak yang menilai film ini berhasil menunjukan aksi jagoan polisi ketimbang film-film kriminal pada periode sebelumnya. Citra polisi pun meningkat pesat dan turut menuai pujian.
“Cerita yang berkisar pada pemberantasan penyelundupan narkotika ini berhasil menghidupkan adegan-adegan polisi, sehingga tampaknya polisi dalam film tersebut tidak sekadar embel-embel belaka,” tulis Berita Yudha (24/7/1977).
Di tahun berikutnya, film kriminal yang memiliki tokoh utama polisi langsung menjadi tren baru perfilman tanah air. Pada 1977, sebuah cerita kriminal bersambung di Pos Kota yang berkisah tentang detektif polisi bernama Santara, difilmkan dengan judul Santara Menumpas Perdagangan Sex.
Metro 77 sendiri masih tetap menghasilkan film-film polisi sampai pengujung dekade 1970-an. Beberapa di antaranya lahir berkat kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan lain seperti Dirjen Bea & Cukai dan Dirjen Pajak. Ada kalanya pula Abbas melirik investor dari kalangan swasta seperti yang dilakukannya saat membuat film Senja di Pulo Putih pada 1978.
Setahun kemudian, 1979, Abbas memutuskan berhenti membuat film polisi. Sejak itu perusahaan filmnya fokus membuat film yang berkisah tentang operasi militer Serangan Umum 1 Maret berjudul Janur Kuning. Film tersebut sekaligus menjadi produksi terakhir Metro 77.
Memasuki dekade 1980-an, film polisi bagai kehilangan popularitas. Tren perfilman lokal didominasi dengan tema yang mengeksploitasi kekerasan dan seksualitas, seperti Segitiga Emas (1986), Jaringan Terlarang (1987), atau Peluru dan Mesiu (1988). Sebagian besar film jenis ini diproduksi berkat kerjasama dengan perusahaan film asing, sehingga cukup sering pula mendatangkan bintang film luar negeri.
Editor: Eddward S Kennedy
