tirto.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD mengklaim sentimen negatif publik terhadap pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini memberi dampak positif bagi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Oleh karena itu, TPN yakin Ganjar-Mahfud memenangkan Pilpres satu putaran.
“Melihat triangulasi big data TPN, posisi saya tidak berubah seperti dua pekan lalu, bahkan makin ke sini makin yakin Ganjar-Mahfud menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024,” kata Deputi Politik 5.0 TPN Andi Widjajanto dalam konferensi pers di Media Center, Kamis (25/1/2024).
Andi menerangkan, hasil analitik media sosial TPN menunjukkan pernyataan Jokowi memiliki kecenderungan di wilayah sentimen negatif, terutama sejak mengomentari debat capres bertema pertahanan.
Dalam sebulan terakhir, sentimen negatif kepada Jokowi berada di angka -62 persen, bahkan tujuh hari terakhir bahkan menjadi -93 persen.
“Khusus hari ini, sentimen negatif pada Joko Widodo di ‘X’ atau Twitter terkait pernyataan di Halim kemarin menunjukkan minus 96 persen,” ujar Andi.
Menurut Andi, netizen menginginkan netralitas presiden dan tidak ingin Jokowi memiliki keberpihakan dengan didasari konflik kepentingan karena anaknya menjadi cawapres dan ketua umum partai. Apalagi, identitas partai Jokowi belum berubah, masih PDIP.
Ditambahkan Andi, suara-suara lain di media sosial menginginkan Jokowi fokus menyelesaikan masa jabatan keduanya sampai 20 Oktober 2024. Sebab, masih banyak persoalan dalam negeri maupun global yang perlu perhatian secara serius.
“Dari krisis ekonomi di Hong Kong, konflik Timur Tengah, sampai harga nikel yang terus turun memerlukan fokus presiden untuk dikerjakan, daripada ‘cawe-cawe’ urusan pemilu,” tutur Andi.
Mengenai dengan pernyataan Jokowi atas diperbolehkannya presiden berkampanye pun, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menekankan, Indonesia menuntut sikap negarawan dari sosok orang nomor satu di pemerintahan itu.
Masyarakat, ujar dia, lebih menginginkan sosok pejabat yang bisa mengayomi semua pihak di atas kepentingan kelompok, golongan, suku agama, dan partai politik.
“Presiden itu pertama menjadi negarawan, bukan politisi. Ketika dia maju sebagai capres, memang seorang politisi, tapi saat dilantik menjadi presiden, seharusnya menjadi negarawan,” ungkap Todung.
Todung menyatakan, pernyataan Jokowi itu tidak biasa dan tidak pernah terjadi pada era presiden sebelumnya. Oleh karenanya, dia memandang banyak masyarakat merisaukan karena bisa ditafsirkan sebagai pengingkaran sifat netral yang melekat pada diri presiden.
Indonesia sebagai negara hukum, kata Todung, harus diingat agar tidak terjadi disktiminasi dalam tugas-tugas presiden. Dia pun memandang, pernyataan boleh berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara menjadi aneh karena tak hanya dilakukan presiden, tetapi para menterinya.
Lebih lanjut Todung menyampaikan, sebelumnya hal positif terlihat saat mengundang tiga capres makan siang di Istana sangat positif. Hal itu menunjukan kenetralan presiden dan optimisme masyarakat akan pemilu yang jujur, adil, dan imparsial.
“Dengan tidak menahan diri ikut berkampanye dan memihak, maka potensi konflik kepentingan menjadi sangat telanjang dan kasat mata,” ucap Todung.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
