tirto.id - Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Saut Situmorang, menyebut isu kenaikan pajak motor yang disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai pertanda ada permasalahan di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, pemerintahan saat ini terlalu berlebihan dalam mengejar pendapatan dari pajak.
"Hal itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di dalam kabinet. Sekali lagi, menaikkan pajak itu gampang. Karena terus dikejar pajaknya, ekonomi jadi tidak seimbang," kata Saut di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jumat (19/1/2024).
Saut juga mempertanyakan wacana pemerintah yang hendak menaikkan angka pajak motor di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Bagi Saut, cara pemerintah dalam memungut pajak membuat curiga masyarakat bahwa seakan-akan uang mereka dipungut untuk kepentingan IKN.
"Oleh karena utangnya banyak, lalu pajaknya dinaikkan, dan uang Indonesia dibawa ke IKN. Sedangkan masyarakat selalu bertanya-tanya kenapa sih pajak kita seakan dikejar-kejar. Itu pertumbuhan tidak balance," ujarnya.
Selain menyoroti isu pajak kendaraan yang akan dinaikkan, Saut juga mengomentari rencana pajak hiburan tertentu yang akan naik hingga 75 persen. Dia meminta pemerintah untuk berhati-hati.
Saut menjelaskan, pemerintah akan mendapat pemasukan dari pajak yang tinggi tersebut, namun di sisi lain akan terjadi kegagalan akibat nominal pajak yang tinggi.
"Negara memang dapat duit banyak, tapi di sini terjadi failing. Makanya teori itu harus dipakai, itulah gunanya sekolah. Itulah gunanya memanggil para ahli," kata Saut.
Diberitakan sebelumnya, Luhut berencana menaikkan pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak (BBM). Rencana tersebut sebagai upaya peralihan dana subsidi BBM ke transportasi publik seperti LRT atau kereta cepat.
"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” kata Luhut dikutip dari Antara, Jumat (19/1/2024).
Isu itu kemudian ditepis oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.
Dalam penjelasannya, Jordi menuturkan, Luhut Binsar Pandjaitan tidak berencana untuk menaikkan pajak kendaraan motor non-listrik. Menurutnya, Menko Marves hanya mewacanakan dalam rangkaian untuk perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta.
“Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam,” kata Jodi mewakili Luhut, Jumat (19/1/2024).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
