Menuju konten utama

Tim 11 Alumni 212 Bantah Bertemu Jokowi untuk Dukungan di Pilpres

Pembicaraan dalam pertemuan dengan Jokowi, menurut Tim 11, murni hanya soal kriminalisasi ulama saja.

Tim 11 Alumni 212 Bantah Bertemu Jokowi untuk Dukungan di Pilpres
Konferensi pers dihadiri Ketua Tim 11 Alumni 212 Misbahul Anam, Ketua GNPF termasuk anggota Yusuf Martak, dan Sekretaris Tim 11 serta Sekretaris Alumni 212 Al khathath dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta, Rabu (25/4/2018). tirto.id/Andrian Pratama Taher

tirto.id - Tim 11 Alumni 212 membantah ada pembicaraan soal Pilpres 2019 dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu. Mereka murni membicarakan tentang kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

"Kami tidak berbicara tentang dukung mendukung tentang perpolitikan dalam hal ini," ujar Sekretaris Tim 11 Alumni 212 Al Khaththath di Tebet, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Khaththath menerangkan, tidak ada kesepakatan yang dibuat saat pertemuan tersebut. Mereka hanya meminta Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan kriminalisasi ulama.

"Dalam pandangan kami itu adalah kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212. Yang mana? Semua. Kami ingin semua bisa diselesaikan. Kebijakan itu ditiadakan gitu. Dinolkan lagi. Gitu kurang lebih," kata Khaththath.

"Enggak ada kesepakatan apapun tapi kami amar ma'ruf nahi mungkar statusnya," tambahnya.

Hal tersebut kembali ditegaskan anggota Tim 11 Alumni 212, Yusuf M. Martak. Menurutnya, pertemuan dengan Jokowi hanya membahas nasib para ulama, habib, dan alumni 212.

"Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung dan lain sebagainya. Pertemuan kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadilan, kriminalisasi, yang dialami para ulama dan para tokoh umat Islam," kata Martak.

Martak, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan Jokowi sempat menanyakan pendapat mereka soal masalah kriminalisasi ulama.

"Itu lah yang akhirnya Presiden meminta pendapat dari kami apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya sampaikan kepada aparat dan saya selama ini memang benar mendapat informasi hanya sepihak. Itulah yang mana bisa kami sampaikan isi dari pertemuan tersebut," kata Martak.

Selain itu, mereka juga menyinggung soal kasus penistaan dan penghinaan terhadap ulama yang jalan di tempat. Martak menilai ada ketidakadilan dalam kasus-kasus tersebut, pasalnya para penista itu bahkan mendapat tempat strategis di partai hingga mencalonkan diri dalam pemilu.

Usai pertemuan tersebut, Martak menyebut Presiden Jokowi akan berbicara dengan Menkopolhukam Wiranto tentang pandangan para ulama. Ia mengklaim, Jokowi berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Adapun proses bisa terjadinya pertemuan, saya rasa ada yang khusus menjawab," kata Martak.

Baca juga artikel terkait ALUMNI 212 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dipna Videlia Putsanra