Menuju konten utama
Ibadah Haji 2026

Tenda Arafah Berbasis Nama Jemaah dan Harus Ikut Komando PPIH

Pemerintah tidak akan segan mencabut izin KBHU atau pihak lain yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah.

Tenda Arafah Berbasis Nama Jemaah dan Harus Ikut Komando PPIH
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) yang juga Naib Amirulhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama tim Amirulhaj meninjau kesiapan tenda di Arafah, Kamis (21/5/2026). foto/Abdul Aziz/MCH 2026.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan agar semua jemaah haji mendapatkan tenda saat puncak haji. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperketat penataan tenda di Arafah agar seluruh jemaah mendapatkan hak layanan secara adil dan tertib.

"Kami sedang mempersiapkan secara maksimal berbagai upaya antisipasi dan mitigasi masalah yang mungkin muncul, termasuk penertiban tenda agar semua jemaah mendapatkan tempat sesuai kebutuhan,” kata Dahnil kepada Tim Media Center Haji, di Kantor Daker Makkah, Jumat (22/5/2026).

Dahnil yang juga Naib Amirulhaj 2026 mengatakan, puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) merupakan titik paling krusial dalam operasional haji. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi persoalan di lapangan.

Ia menjelaskan, petugas saat ini terus bekerja melakukan pengecekan detail hingga berbasis by name by address. Penempatan tenda disesuaikan dengan asal daerah jemaah agar memudahkan mobilisasi saat puncak haji berlangsung.

Menurut dia, seluruh petugas dikerahkan hingga malam hari demi memastikan kesiapan tenda benar-benar rampung sebelum pergerakan jemaah dimulai.

Kemenhaj juga memperingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak melakukan pergerakan di luar koordinasi resmi Kemenhaj, dalam hal ini Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

“Tidak boleh ada gerakan-gerakan di luar koordinasi Kementerian Haji dan Umrah. Semua harus tertib karena pelaksanaannya harus mengikuti komando pemerintah,” kata Dahnil.

Dahnil menegaskan, pemerintah tidak akan segan mencabut izin KBHU atau pihak lain yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan jemaah.

“Kalau ada KBHU atau oknum yang tetap bandel, kami pastikan izinnya akan dicabut. Kami tidak mau jemaah dikorbankan. jemaah dirugikan,” tegasnya.

Pemerintah menyebut penyelenggaraan haji 2026 menjadi momentum kebangkitan layanan haji Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu Allah.

“Pesan Presiden Prabowo jelas, kami melayani mimpi besar umat Islam. Karena itu pelayanan kepada jemaah harus dilakukan secara maksimal,” ujar Dahnil.

Sebelumnya, rombongan Amirulhaj menemukan sejumlah tenda di Arafah sudah dikavling sejumlah KBIHU. Mereka menempelkan nama kloter dan embarkasi serta nama KBIHU tanpa sepengetahuan PPIH Arab Saudi.

Selain tenda yang dikavling-kavling, rombongan Amirulhaj juga menemukan ketidaksesuaian jumlah bed dengan daftar yang tertera. Di daftar tertulis 360, tapi di tenda hanya terdapat 320.

Baca juga artikel terkait HAJI 2026 atau tulisan lainnya dari Abdul Aziz

tirto.id - Flash News
Reporter: Abdul Aziz
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Anggun P Situmorang