tirto.id - Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi dan pengusaha di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9/2021). Dalam pertemuan pengusaha yang didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jokowi ingin agar pengusaha meningkatkan kegiatan ekonomi demi menekan pengangguran, apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat positif di kuartal kedua 2021 sebesar 7,07 persen, kasus COVID melandai serta dosis vaksin yang melimpah.
"Kita mendorong para pengusaha ini untuk terus meningkatkan kegiatan ekonominya sehingga angka pengangguran bisa kita turunkan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi sejumlah asosiasi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
Dalam pertemuan tersebut pula Jokowi juga meminta kepada para semua asosiasi dan pengusaha untuk waspada di tengah penurunan kasus COVID Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kasus Covid dengan pertumbuhan ekonomi saling bertolak belakang sehingga penyebaran COVID harus terus terjaga.
"Pandemi Covid belum berakhir dan diminta agar seluruh masyarakat untuk terus waspada dan diminta kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, para asosiasi dan Kadin untuk juga mengingatkan bahwa ini harus dijaga terus karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan penanganan Covid," tutur Airlangga.
Airlangga pun mengatakan, Jokowi ingin agar para pengusaha tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan. Jokowi juga menyampaikan tentang gagasan ibukota baru yang pengembangannya akan berlangsung selama 15-20 tahun mendatang.
Selain itu, sejumlah pengusaha pun menyampaikan keluh kesah dan direspons Jokowi. Pertama, para pengusaha meminta agar kebijakan perpanjangan restrukturisasi yang berlaku dari Maret 2022 menjadi Maret 2023 segera diimplementasikan untuk sektor korporasi menengah-atas maupun UMKM.
Kedua, mereka juga menyinggung soal masalah logistik. Salah satu persoalan adalah masalah pengadaan kontainer yang turun akibat pandemi. Hal tersebut membuat harga kontainer jauh berbeda dibanding sebelum pandemi. Jokowi pun sudah menginstruksikan jajaran untuk segera mengkaji masalah kontainer.
Masalah lain adalah soal sektor ritel. Sejumlah pengusaha retail meminta agar ada fasilitas lain di luar pembebasan pajak pertambahan nilai. "sektor retail masih meminta beberapa juga fasilitas lain yang terkait juga dengan pph dan pemerintah akan mencatat dan mengkaji terkait hal-hal teknis lain," kata Airlangga.
Pemerintah juga mendengar keluhan soal permasalahan pembayaran royalti musik. Untuk hal itu, pemerintah akan membahas lebih lanjut soal permintaan penghitungan pembayaran royalti dengan kementerian teknis. Jokowi juga berjanji memperbaiki regulasi bisnis berbasis waralaba.
"Demikian pula tentang pengembangan berbasis waralaba yang diminta dilakukan bapak Presiden juga meminta agar regulasinya disesuaikan agar lebih fleksibel dan kemudian tentu berharap pada para pengusaha untuk terus semangat untuk melakukan peningkatan usahanya," kata Airlangga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
