tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menalangi seluruh bantuan sosial yang sempat dibagi porsinya antara kedua belah pihak. Pemerintah pusat awalnya menalangi 3,6 juta penduduk, sementara 1,1 juta warga ditanggung pemprov.
“Laporan dari Kemenko PMK, ternyata DKI yang tadinya mau meng-cover 1,1 juta warga, mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk covering sejumlah 1,1 juta,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan pendapat virtual bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Sri Mulyani belum menjawab apakah pemerintah bersedia menalangi atau tidak.
Tudingan ini segera dibantah Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, berasal dari Gerindra, yang pada pilgub lalu mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Taufik bilang pemprov tetap memberikan bansos sejumlah Rp700 miliar, bahkan lebih dulu ketimbang pemerintah pusat. “Catat itu, dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu,” katanya Jumat (8/4/2020) kemarin.
Anies juga membantah. Sehari sebelumnya, Kamis, ia mengatakan “Pemprov DKI telah menyediakan anggaran dalam bentuk BTT (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp5,032 triliun.” Bansos termasuk di dalamnya, selain biaya untuk fasilitas kesehatan dan dampak ekonomi lain. Apabila dibutuhkan, jumlahnya juga dapat ditambahkan sewaktu-waktu, katanya.
Seperti Taufik, Anies juga menyinggung kalau pemprov telah lebih dulu memberikan bansos dibanding pusat.
Tarik Commitment Fee Formula E
Tidak semua fraksi di DPRD membela Anies. Fraksi PSI, misalnya, mengatakan ketimbang membebani pusat, pemprov sebaiknya menarik kembali commitment fee untuk penyelenggara Formula E yang telah dibayar untuk bansos. Menurut laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id, pemprov telah membayar beberapa kali: Rp360 miliar pada Desember 2019 dan Rp200 miliar pada Februari 2020.
“Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E,” kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza Probowo Jakarta kepada reporter Tirto, Jumat (8/5/2020).
Formula E rencananya diselenggarakan pada 6 Juni 2020 dengan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Rinciannya antara lain Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.
DKI Jakarta sudah dijadwalkan akan menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik itu selama lima periode, antara 2020 sampai 2024.
Anthony mengatakan uang jelas bisa ditarik karena toh Formula E tak mungkin terselenggara karena pandemi. Apalagi COVID-19 juga telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.
“Kontrak Formula E triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausul force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi COVID-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang,” katanya.
Menurutnya PSI belum melihat pemprov mengupayakan uang dari sana, sementara penyelenggara pun tak bisa serta merta mengembalikan. Anthony mengatakan umumnya dalam kontrak berstandar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak harus aktif meminta. Jika pemberitahuan tertulis tak dilakukan, Anthony mengatakan uang commitment fee bisa saja hangus.
“Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari,” katanya.
Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, uang ini tak hanya dapat dipakai untuk bansos. Ia menegaskan semakin banyak anggaran dialokasikan makan semain baik. “Pemprov juga membutuhkan dana untuk melakukan recovery ekonomi pasca pandemi. Biayanya pasti tidak sedikit,” katanya kepada reporter Tirto.
Sementara anggota Komisi B DPRD DKI Eneng Malianasa mengatakan pemprov tak perlu khawatir dicoret selamanya jadi penyelenggara Formula E jika misalnya meminta pengembalian uang. Ia yakin penyelenggara paham.
Toh, katanya kepada reporter Tirto, Jumat lalu, “Di negara-negara lain juga penyelenggaraan dibatalkan.”
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
