Target 5 Juta Rumah Jokowi Diperkirakan Tak Tercapai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan, realisasi pembangunan unit yang bisa terealisasi 94 persen.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 13 Sep 2019 12:40 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Foto udara pembangunan rumah bersubsidi di Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (23/10/2018). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pras.

tirto.id - Target pembangunan lima juta rumah yang dicanangkan Jokowi di periode pertama pemerintahannya nampaknya bakal tak tercapai. Realisasi pembangunan rumah yang bisa terealisasi diperkirakan cuma mencapai 94 persen.

Tahun ini saja, baru 893.939 unit rumah yang dibangun dari target 1,25 juta rumah. "Kita optimis bisa capai 1,25 juta unit," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Rincian pembangunan rumah tersebut, antara lain 189.614 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Capaian untuk MBR itu 72 persen, dengan total 651.218 unit," sambungnya.

Sisanya, 10.582 unit rumah dibangun Kementerian/ Lembaga lain, 966 unit oleh Pemerintah Daerah, 446.943 unit oleh Pengembang, penyedian 20 unit rumah lewat CSR, serta 3.093 unit rumah oleh Masyarakat.

Sementara itu ada pula program pembangunan rumah non-MBR, yang digarap oleh Pengembang sebanyak 242.329 unit, dan masyarakat sebanyak 392 unit. "Total pembangunan yang non MBR ini udah terbangun 242.721 unit," terang dia.

Selain program tahunan yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah, PUPR sudah memiliki target pengerjaan pembangunan rumah 3,9 juta unit rumah khusus MBR di tahun 2020-2024--lebih rendah dari target Jokowi di periode pertamanya.

Porsi APBN, kata Khalawi, hanya mampu menopang 20-30 persen dari target . Sebab, dana yang dibutuhkan untuk membangun 3,9 juta unit rumah mencapai Rp780 triliun.

Diperlukan alternatif pembiayaan lain untuk pengembangan penyediaan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta erampingkan skema bantuan pembiayaan melalui BP2BT dan Tapera.

Di samping itu, percepatan penyediaan lahan untuk melalui sistem Perbankan Tanah juga diperlukan, termasuk memaksimalkan penggunaan lahan publik.

Saat ini, selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan perumahan mencapai 7,6 juta unit. Dengan target pembangunan tambahan, maka pada 2024 diharapkan ada penurunan backlog atau rumah pasok rumah MBR sebanyak 5 juta unit. Angka backlog memang berbeda-beda, terang Khalawi, tapi diperkirakan mencapai 13 juta unit.