tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memperbaiki proses perizinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan jangka waktu yang lama.
Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah mendengarkan keluhan Jusuf Kalla sebagai pendiri Kalla Group yang sulit mengurus perizinan dengan PLN. Menurut JK, perusahaannya butuh waktu lima tahun lebih untuk mengurus perizinan dengan PLN guna membangun PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso.
"Kita masih panjang tapi dengan pak dirut PLN untuk proyek ini negoisasi 5 tahun, mengerjakan 7 tahun baru selesai 12 tahun, kerinci juga nego butuh 5 tahun tapi tentu dengan putusan bapak (jokowi) negobisa jadi 1 tahun cukup," tutur JK
"Yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam peresmian pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik Kalla Group di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022).
Jokowi menyentil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo agar tak ada lagi pengusaha yang lelah mengurus izin lebih dari 6 tahun. Ia memandang aksi Kalla Group sebagai kelompok tahan banting. Padahal, tidak sedikit pengusaha malah mundur karena proses izin yang panjang.
"Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," kata Jokowi.
Jokowi mengapresiasi atas aksi Jusuf Kalla dan Kalla Group dalam menyelesaikan proyek PLTA di Poso. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sudah menyepakati bahwa Indonesia akan menggunakan energi terbarukan di 2025 dengan angka 23 persen dan penurunan emisi rumah kaca 29 persen di 2030 demi mengejar 0 persen emisi di tahun 2060.
Angka ini, kata Jokowi sulit dikejar sehingga perlu dikelola agar PLN tidak kelebihan stok.
"Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN," kata Jokowi.
Jokowi berharap pembangunan PLTA di Sulteng bisa mendorong angka Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia di masa depan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
