tirto.id - Media sosial tengah diramaikan oleh tagar “All Eyes on Papua”. Gerakan ini muncul usai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah mengembangkan perkebunan tebu seluas 2 juta hektare di Merauke, Papua Selatan pada April lalu, yang berdampak pada Suku Malind.
Selain itu, Suku Awyu dan Suku Moi, juga sedang memperkarakan pengembangan lahan sawit oleh beberapa perusahaan pemegang konsesi, seperti PT Indo Asiana Lestari, PT Kartika Cipta Pratama, PT Megakarya Jaya Raya, dan PT Sorong Agro Sawitindo.
Menanggapi gerakan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan pengembangan lahan tebu dan pemberian izin konsesi sawit di Papua dilakukan pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan.
“Tujuan pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga berkontribusi kepada ekonomi nasional. Ini yang bisa kita jelaskan,” kata menteri yang akrab disapa AHY itu, dalam Media Gathering dan Konferensi Pers 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Sebagai salah satu wilayah Indonesia, menurutnya Papua adalah tanah yang mulia dan unik, sehingga harus dijaga kehormatannya. Namun, di balik itu tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Papua sangat jauh jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Jawa.
Karenanya, kata AHY, untuk memeratakan pertumbuhan di daerah itu, pemerintah lantas memutuskan untuk mengembangkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Bukan hanya untuk Papua, tapi juga untuk daerah-daerah lain. Ada sejumlah Proyek Strategis Nasional, ada kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dibangun untuk meningkatkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, termasuk misal menghadirkan ketahanan pangan dan ketahanan energi,” ujarnya.
Pada prinsipnya, lanjut AHY, pemerintah ingin agar masyarakat Papua dapat hidup sejahtera dan adil. Selain itu, pemerintah tidak memiliki maksud apapun untuk menomorduakan daerah paling timur Indonesia itu.
“Dan justru kita mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk mengejar ketertinggalan dari Jawa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi di Papua, juga harus benar-benar tepat sasaran, melibatkan semua kalangan, masyarakat setempat, orang asli Papua, suku-suku yang ada di sana,” jelas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.
AHY pun berpesan kepada masyarakat Papua untuk bersabar dalam menghadapi pembangunan yang sedang terjadi di Papua. Dia berharap, pada akhirnya rakyat Papua dapat memahami dan mengerti, upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kira-kira begitu. Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar masuk terlalu jauh termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan hubungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan, tapi juga tetap ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman dari masyarakat di mana akan dijadikan lokasi pembangunan tersebut,” pungkas AHY.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
