tirto.id - Laporan terbaru dari kelompok hak asasi Human Right Watch menyatakan, lebih dari 100 mantan pasukan keamanan Afghanistan telah dibunuh atau hilang oleh Taliban.
BBCmelaporkan, Human Right Watch mengatakan, amnesti yang dijanjikan kepemimpinan Taliban tidak mampu mencegah komandan lokal mereka menargetkan mantan tentara dan polisi.
Kendati demikian, juru bicara Taliban membantah terjadinya pembunuhan balas dendam. Taliban meyakinkan mantan staf pemerintah dalam keadaan aman di bawah amnesti, khususnya terhadap mereka yang bekerja untuk polisi, tentara, dan cabang negara lainnya.
Perdana Menteri Taliban, Mohammed Hassan Akhund pun membantah telah terjadi balas dendam. Menurut dia, ketika Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, "mereka mengumumkan amnesti untuk semua. Apakah ada contohnya?"
"Tidak ada masalah bagi siapa pun."
Dalam laporan yang diterbitkan hari Selasa, Human Right Watch (HRW) mengatakan, pembunuhan di bawah pemerintahan Taliban akan terus berlanjut. Ada lebih dari 100 orang terbunuh atau hilang di empat provinsi: Ghazni, Helmand, Kunduz dan Kandahar.
Menurut HRW, Taliban telah mengarahkan anggota unit pasukan keamanan Afghanistan yang menyerah untuk mendaftarkan diri dan menerima surat yang menjamin keselamatan mereka. Tetapi, kata HRW, Taliban malah berlaku sebaliknya, mereka menahan dan mengeksekusi atau menghilangkan anggota yang menyerah itu beberapa hari setelah pendaftaran.
HRW mengatakan, Taliban juga memakai catatan pekerjaan yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan ditangkap dan dieksekusi.
“Amnesti yang dijanjikan kepemimpinan Taliban tidak menghentikan komandan lokal untuk mengeksekusi atau menghilangkan mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan,” kata Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di badan amal tersebut.
"Beban ada pada Taliban untuk mencegah pembunuhan lebih lanjut, meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan memberi kompensasi kepada keluarga korban," katanya.
Sementara itu, News Week melaporkan, mantan perwira militer Afghanistan mengatakan, Taliban memerintahkan mereka untuk menyerahkan senjata. Sebagai imbalannya, mereka menerima dokumen yang memastikan keselamatan mereka.
Terlepas dari jaminan itu, pasukan Taliban terus menargetkan mereka yang menyerah, bahkan kepada mereka yang telah menerima surat yang menjamin keselamatan mereka. aliban juga membuat daftar target kepada mereka yang dinilai telah melakukan tindakan "tak termaafkan" dan harus dihukum.
"Pola pembunuhan telah menebar teror di seluruh Afghanistan, karena tidak ada seorang pun yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya yang dapat merasa aman bahwa mereka telah lolos dari ancaman pembalasan," kata Human Rights Watch dalam laporan itu.
Editor: Iswara N Raditya
